BONTANG – Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bontang meminta Pemerintah Kota Bontang memastikan penyesuaian anggaran tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup hingga persampahan dinilai harus tetap menjadi perhatian meski kemampuan belanja daerah tengah mengalami tekanan.
Permintaan tersebut disampaikan Alfin Rausan Fikry dalam pandangan umum Fraksi Golkar terhadap Raperda Perubahan APBD Bontang Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).
Fraksi Golkar menilai kondisi fiskal yang terbatas menuntut pemerintah lebih hati-hati dalam menentukan program yang tetap dijalankan maupun yang harus disesuaikan. Pemangkasan anggaran harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan, bukan sekadar mengurangi nilai belanja.
“Penyesuaian anggaran harus dilakukan bukan semata-mata untuk menyesuaikan angka, tetapi untuk memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik,” kata Alfin.
Ia menegaskan, kebutuhan dasar masyarakat harus mendapatkan perlindungan dalam proses rasionalisasi anggaran. Jangan sampai efisiensi yang dilakukan justru mengurangi mutu pelayanan yang selama ini diterima warga.
Perhatian juga diberikan terhadap waktu pelaksanaan kegiatan. Fraksi Golkar meminta setiap perubahan maupun pengalihan anggaran mempertimbangkan sisa waktu pengerjaan sehingga program yang telah direncanakan tetap dapat diselesaikan secara efektif.
“Setiap perubahan dan realokasi anggaran harus benar-benar didasarkan pada skala prioritas, urgensi, kemampuan pelaksanaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat Kota Bontang,” tegasnya.
Menurut Alfin, ketepatan menentukan prioritas menjadi semakin penting ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang anggaran. Program yang tidak memperhitungkan kemampuan pelaksanaan berisiko menimbulkan persoalan administratif hingga pekerjaan yang tidak terselesaikan pada akhir tahun anggaran.
Di tengah kondisi tersebut, Fraksi Golkar memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkot Bontang yang dinilai berhasil menekan angka pengangguran dan memperluas akses pelayanan kesehatan. Capaian tersebut diharapkan tetap dipertahankan meskipun ruang fiskal pemerintah mengalami penyempitan.
“Keterbatasan fiskal tidak menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas,” ujarnya.
Fraksi Golkar selanjutnya menyetujui pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD. Pembahasan lanjutan diharapkan mampu memastikan setiap penyesuaian belanja tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.(Adv)
