BONTANG – Penurunan belanja modal dalam Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026 menjadi perhatian Fraksi Amanat Demokrat Bergelora (ADB) DPRD Bontang. Pengurangan anggaran dinilai harus diikuti dengan penajaman proyek agar pembangunan tetap berjalan efektif.
Berdasarkan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026, belanja modal mengalami penurunan sebesar 15,77 persen atau sekitar Rp 84,43 miliar. Koreksi tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Bontang.
Anggota Fraksi Amanat Demokrat Bergelora DPRD Bontang, Muhammad Irfan, meminta pemerintah daerah tidak memaksakan pelaksanaan proyek baru apabila waktu pengerjaan yang tersedia sudah terlalu terbatas.
“Kebijakan inj penting untuk menghindari proyek yang tidak selesai hingga akhir tahun anggaran,” ujar Irfan Minggu lalu.
Ia juga menegaskan, bahwa penurunan belanja modal harus menjadi dasar pemerintah dalam menyusun ulang skala prioritas pembangunan.
“Kami mencatat penurunan belanja sebesar 15,77 persen atau sekitar Rp 84,43 miliar. Hal ini tentu berdampak pada pembangunan infrastruktur,” tegas Irfan.
Menurutnya, sisa anggaran belanja modal perlu diarahkan kepada proyek strategis dan produktif yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat. Proyek dengan tingkat urgensi tinggi harus menjadi prioritas dibandingkan kegiatan baru yang berisiko tidak selesai.
Dinas teknis juga diminta lebih selektif dalam menentukan pekerjaan fisik. Terlebih, pelaksanaan Perubahan APBD 2026 memiliki waktu yang relatif terbatas.
Selain pembangunan baru, Irfan mengingatkan agar pemeliharaan infrastruktur yang sudah tersedia tetap diperhatikan. Jalan, drainase, dan fasilitas umum harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan yang semakin parah. Pemerintah daerah perlu menghindari pola penganggaran yang hanya mengejar pelaksanaan proyek tanpa mempertimbangkan kemampuan penyelesaian hingga akhir tahun.
“Kami meminta agar belanja modal yang tersisa difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis dan produktif yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, serta menghindari proyek-proyek yang berisiko tinggi tidak terselesaikan hingga akhir tahun anggaran. Dan Kami juga mendorong agar pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada tetap diperhatikan,” tandasnya.(Adv)
