RITMEKALTIM – Di tengah derasnya arus pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (Kaltim), sebagian wilayah pedalaman justru masih kesulitan mengakses layanan dasar yang layak. Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) adalah contoh nyata wilayah yang belum sepenuhnya merasakan hasil dari pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, pertumbuhan fisik yang tampak pesat tidak selalu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ia menyoroti masih lemahnya perhatian terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) di dua kabupaten tersebut.
“Selama ini kita terlalu terpaku pada pembangunan fisik. Padahal, inti dari pembangunan adalah manusianya. Ketika masyarakat belum mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai, maka ada yang salah dalam prioritas kita,” ujarnya.
Ekti menilai, problem utama di Kubar dan Mahulu bukan hanya soal keterisolasian wilayah, tetapi juga minimnya kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia menegaskan pentingnya pergeseran orientasi pembangunan dari proyek ke manusia.
Sebagai catatan, berdasarkan data terakhir, Kutai Barat dan Mahakam Ulu mencatat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terendah di Kaltim, masing-masing di angka 74,76 dan 70,79.
Kondisi ini mencerminkan adanya ketertinggalan dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial jika dibandingkan kabupaten/kota lainnya di provinsi ini.
Ekti mengapresiasi upaya pemerintah provinsi dalam mengembangkan program layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan gratis.
Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan di lapangan harus memastikan distribusi program ini benar-benar menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan.
“Wilayah seperti Kubar dan Mahulu ini bukan hanya membutuhkan sekolah atau rumah sakit. Mereka butuh jaminan bahwa layanan tersebut bisa diakses dengan mudah dan berkualitas,” kata Ekti.
Ia juga mengingatkan bahwa membangun SDM bukan hanya tentang fisik gedung atau fasilitas, tapi menyangkut kualitas tenaga pengajar, petugas medis, dan sistem pelayanan yang memadai.
Menurutnya, jika arah kebijakan tidak segera digeser ke penguatan kapasitas manusia, maka akan sulit bagi daerah-daerah tertinggal ini untuk mengejar ketertinggalan.
“Jangan biarkan ketimpangan ini jadi permanen. Kita punya tanggung jawab untuk memastikan pembangunan dirasakan merata oleh semua warga, termasuk mereka yang berada di pedalaman,” tutup Ekti. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
