RITMEKALTIM – Belakangan ini, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim) memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Pasokan yang seharusnya mencukupi kebutuhan sehari-hari justru tidak bisa diakses oleh banyak pihak, meskipun kuota distribusi sudah sesuai dengan ketentuan.
Menanggapi permasalahan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, menganggap sudah saatnya Pertamina mendapatkan sorotan tajam dan diaudit secara menyeluruh.Ia menyatakan bahwa kelangkaan pasokan energi ini, yang mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat, perlu ditelusuri secara transparan.
“Saya rasa ini menjadi kesempatan bagi DPR RI untuk turun langsung dan melakukan investigasi ke Pertamina. Masalah kelangkaan yang terjadi di beberapa daerah ini perlu dicari akar penyebabnya, padahal seharusnya distribusi sudah diatur dengan jelas,” ujarnya, Jum’at (25/4/2025).
Politikus dari Partai Demokrat ini juga mempertanyakan kelangkaan BBM dan gas di wilayah yang mestinya tidak mengalami kesulitan pasokan, mengingat pembagian distribusi bahan bakar sudah mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Ini ada yang tidak beres. Ada banyak daerah yang seharusnya tidak kekurangan pasokan, tapi kenyataannya masyarakat kesulitan mendapatkan BBM,” lanjut Fuad.
Meski demikian, Fuad melihat kejadian ini sebagai momentum yang bisa memicu perubahan signifikan dalam tata kelola distribusi energi nasional. Ia berharap, setelah peristiwa ini, Kaltim yang merupakan daerah dengan potensi energi yang melimpah tidak akan mengalami kelangkaan bahan bakar lagi.
“Ini memang sebuah pukulan, tapi kita harap ini bisa menjadi titik balik. Kami ingin agar masyarakat Kaltim bisa mendapatkan energi yang mereka butuhkan dengan mudah dan adil. Mereka hanya membutuhkan hal-hal sederhana, seperti gas dan minyak,” tuturnya.
Fuad pun mengaku akan terus mendororng adanya investigasi yang menyeluruh agar masalah kelangkaan energi ini bisa segera teratasi. Ia berharap agar hak-hak masyarakat Kaltim dalam hal energi bisa terlindungi dan mereka bisa menikmati pasokan energi yang adil dan berkelanjutan.
“Kami berharap agar ada investigasi yang betul-betul dilakukan, agar masyarakat bisa menikmati hak mereka dalam mendapatkan energi dengan adil,” tutupnya. *Araa (ADV DPRD KALTIM)
