RITMEKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menetapkan pembangunan jalan darat penghubung Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) sebagai program strategis guna memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di kawasan pedalaman yang selama ini masih terisolasi.
Komitmen tersebut dibuktikan melalui alokasi anggaran sebesar Rp206 miliar dalam APBD murni tahun 2025 jumlah terbesar yang pernah dikucurkan untuk proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Proyek jalan sepanjang 136 kilometer ini membentang dari Simpang Tiga Purworejo, Tering, hingga ke Ujoh Bilang, ibu kota Mahakam Ulu. Selama bertahun-tahun, pembangunan jalan ini berjalan lamban akibat minimnya anggaran dan status jalannya yang belum jelas secara administratif.
Kini, dengan lonjakan pendanaan yang signifikan, pembangunan kembali dipacu sebagai bagian dari pemerataan pembangunan antarwilayah di Kaltim.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Kubar–Mahulu, menyebut langkah ini sebagai lompatan besar yang telah lama dinanti oleh masyarakat pedalaman.
Ia menjelaskan bahwa sebelum tahun 2025, alokasi anggaran untuk proyek ini tidak pernah lebih dari Rp25 miliar, sehingga penyelesaiannya selalu tersendat. Ketergantungan warga Mahulu terhadap jalur sungai menjadi bukti nyata betapa krusialnya kehadiran akses darat yang memadai.
Menurut Ekti, perubahan kebijakan ini tak lepas dari komitmen kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji. Ia menyebut dukungan penuh pemerintah provinsi sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap wilayah yang selama ini termarginalkan dalam hal pembangunan infrastruktur.
“Dengan dukungan anggaran yang masif ini, kami ingin memastikan bahwa akses darat ke Mahakam Ulu bisa terealisasi secara utuh dan layak dalam waktu dekat,” ujarnya.
Pembangunan jalan ini dilaksanakan melalui skema pembiayaan lintas pemerintahan, dengan pembagian segmen kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Pemerintah pusat menangani ruas awal dan sebagian tengah, sementara Pemprov Kaltim mengerjakan segmen dari kilometer 10 hingga 41. Adapun segmen akhir menuju Ujoh Bilang menjadi tanggung jawab Pemkab Mahulu.
Ekti menyatakan bahwa dirinya akan terus mengawal proyek ini agar sesuai dengan target penyelesaian pada 2026. Ia menekankan bahwa pembangunan jalan bukan hanya tentang membuka jalur fisik, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi logistik, dan meningkatkan kualitas hidup warga di pedalaman.
“Jalan ini bukan sekadar penghubung fisik, tapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan,” tegasnya.
Dengan anggaran terbesar dalam sejarah proyek ini dan kolaborasi lintas sektor, pembangunan jalan Kubar–Mahulu diharapkan menjadi momentum penting dalam menghadirkan keadilan pembangunan bagi seluruh wilayah Kaltim.
“Ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol keberpihakan terhadap daerah yang selama ini tertinggal dalam peta pembangunan provinsi,” jelasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
