RITMEKALTIM – Masalah banjir dan infrastruktur dasar di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Ananda Emira Moeis, menilai lemahnya koordinasi antarpemerintah menjadi salah satu faktor utama lambannya penanganan persoalan mendasar yang setiap tahun dikeluhkan masyarakat.
Menurut Ananda, banjir yang kerap melanda Samarinda saat hujan deras menunjukkan bahwa perencanaan pengendalian banjir belum berjalan secara menyeluruh. Ia menilai pendekatan yang selama ini diambil lebih bersifat reaktif ketimbang sistematis.
“Selama ini kita hanya bergerak saat banjir datang, tapi tidak membenahi akarnya. Padahal jelas, banjir adalah persoalan yang membutuhkan desain penanganan jangka panjang,” ujarnya, Rabu (21/5/2025).
Ia menyebut kondisi drainase yang tidak memadai serta jalan-jalan lingkungan yang rusak sebagai gambaran buruknya infrastruktur dasar di ibu kota Kaltim. Aspirasi warga yang terus berulang dari waktu ke waktu, menurutnya, seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah kota dan provinsi untuk mempercepat penanganan secara terencana.
Ananda menekankan bahwa penyelesaian persoalan banjir di Samarinda tidak bisa dilakukan secara sepihak. Ia mendorong kerja sama strategis antara Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Samarinda, baik dalam aspek teknis maupun alokasi anggaran.
“Bantuan keuangan dari provinsi harus mengikuti skala prioritas. Jangan lagi kerja infrastruktur dilakukan tanpa arah. Harus jelas titik mana yang masuk prioritas utama berdasarkan peta perencanaan,” jelasnya.
Ia mengingatkan pentingnya penggunaan blueprint penanganan banjir sebagai dasar kebijakan pembangunan. Tanpa itu, proyek infrastruktur berisiko tidak efektif dan hanya menjadi solusi sementara.
Lebih jauh, Ananda berharap agar mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program infrastruktur ke depan benar-benar berbasis kebutuhan di lapangan. Tujuannya bukan sekadar memperbaiki jalan atau drainase, tapi menyelesaikan akar permasalahan banjir secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kita butuh kolaborasi nyata, bukan sekadar rutinitas pembangunan. Jika tidak dilakukan secara sistematis, maka banjir akan terus berulang dan warga terus dirugikan,” tutupnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
