RITMEKALTIM– Kebijakan pendidikan gratis yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menuai tanggapan positif dari berbagai kalangan. Namun, DPRD Kaltim mengingatkan bahwa akses pendidikan tanpa biaya tidak serta merta menjamin peningkatan mutu jika tidak dibarengi dengan perbaikan infrastruktur pendidikan.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, menyatakan bahwa program seperti Gratispol yang membebaskan biaya pendidikan dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi harus dibarengi dengan penguatan fasilitas fisik dan pendukung di lingkungan sekolah dan kampus. Menurutnya, tanpa hal itu, manfaat pendidikan gratis bisa menjadi semu.
“Biaya pendidikan yang ditanggung pemerintah memang meringankan beban masyarakat, tapi bagaimana dengan kondisi bangunan sekolah, laboratorium, dan sarana belajar lainnya? Itu harus jadi perhatian yang sama seriusnya,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa membangun kualitas pendidikan bukan hanya soal kuantitas penerima manfaat, tapi juga menyangkut kualitas proses belajar-mengajar. Ruang kelas yang rusak, peralatan yang minim, dan akses teknologi yang terbatas menjadi hambatan nyata bagi siswa dan guru, terutama di daerah-daerah pinggiran.
Lebih jauh, Damayanti menyebut bahwa keberhasilan visi mencetak Generasi Emas 2045 hanya akan tercapai bila pemerintah konsisten menjaga keseimbangan antara kebijakan afirmatif seperti pendidikan gratis dan pembangunan infrastruktur pendidikan secara merata.
“Gratis saja tidak cukup. Yang harus kita dorong adalah kualitas. Anak-anak kita butuh ruang belajar yang layak, bukan sekadar bebas biaya,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ini agar program-program strategis di bidang pendidikan benar-benar menyentuh akar persoalan dan memberikan dampak jangka panjang. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
