Pendidikan Tak Boleh Tertinggal Karena Sinyal, Dewan Kaltim Serukan Pemerataan Digital

Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah. (Dok.RITMEKALTIM/DFA).
Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah. (Dok.RITMEKALTIM/DFA).

RITMEKALTIM –Keterbatasan akses teknologi di wilayah pedalaman Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian. Anggota DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti masih banyaknya sekolah dan tenaga pengajar yang belum tersentuh fasilitas digital dasar, seperti internet dan perangkat pendukung pembelajaran.

Kondisi ini dinilai menghambat proses pemerataan pendidikan, terutama di tengah tuntutan nasional terhadap digitalisasi sistem pembelajaran dan ujian berbasis komputer.

Bacaan Lainnya

“Masih banyak guru di pelosok yang mengajar tanpa internet, tanpa laptop, bahkan tanpa sinyal. Ini realitas yang sangat jauh dari semangat transformasi pendidikan digital yang dicanangkan pusat,” ujar Syarifatul.

Ia menyebutkan bahwa masalah utama terletak pada blank spot yang meluas di sejumlah daerah terpencil di Kaltim, termasuk Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Ketiadaan jaringan bukan hanya memperlambat adaptasi teknologi, tetapi juga menutup akses anak-anak terhadap informasi dan pembelajaran daring yang kini menjadi standar.

Menurutnya, ketimpangan ini tidak bisa dibiarkan berlarut. Pemerintah provinsi dan pusat harus hadir dengan strategi serius dan anggaran yang berpihak pada daerah-daerah terluar.

“Kalau kita bicara kualitas sumber daya manusia, maka kita harus mulai dari keadilan akses. Tidak boleh ada anak-anak Kaltim yang tertinggal hanya karena lokasi sekolahnya jauh dari kota,” tegasnya.

Syarifatul juga menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang yang tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada penguatan infrastruktur digital.

Ia berharap pemerintah mempercepat pemerataan jaringan internet dan pengadaan perangkat pembelajaran, terutama di sekolah-sekolah dasar dan menengah di pelosok.

Ia mengingatkan, tanpa langkah nyata, digitalisasi pendidikan hanya akan menjadi wacana yang tak menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

“Ini bukan hanya soal sinyal, tapi soal keadilan pendidikan. Pemerintah wajib memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya terjadi di kota-kota besar,” pungkasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)

Pos terkait