RITMEKALTIM – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin, mendesak pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan sampah, dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan dan ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, upaya ini sangat penting untuk mengatasi masalah sampah yang semakin memprihatinkan di berbagai kota di Kaltim, seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang.
Politisi Golkar tersebut mengkritik lemahnya pengawasan dalam pengelolaan sampah, yang menyebabkan masih banyaknya sampah dibuang sembarangan, bahkan di tempat-tempat yang tidak resmi.
Salehuddin menegaskan bahwa masalah sampah bukan hanya masalah fisik berupa tumpukan sampah, tetapi juga berkaitan dengan sistem pengelolaan yang tidak optimal. Ia melihat banyaknya sampah yang dibuang di luar jalur resmi sebagai indikasi adanya kesalahan dalam manajemen dan pengawasan.
“Hal ini menggambarkan bahwa sistem pengelolaan sampah kita belum berjalan dengan baik. Banyak warga yang membuang sampah jauh dari tempat pembuangan yang sudah disediakan, ini menunjukkan bahwa masih ada yang salah dengan pengawasan dan kesadaran masyarakat,” ujar Salehuddin.
Politisi yang dikenal vokal ini juga menekankan perlunya inovasi dalam sistem pengelolaan sampah, salah satunya dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah pengembangan bank sampah, yang selain memiliki nilai edukatif, juga bisa membuka peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama ibu rumah tangga dan pemuda.
“Bank sampah adalah solusi yang murah, mendidik, dan berpotensi mendatangkan keuntungan. Ini bisa menjadi peluang usaha yang memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal,” jelasnya.
Salehuddin memberikan contoh keberhasilan di Kutai Kartanegara, di mana pemilahan sampah sudah dimulai dari rumah tangga, menghasilkan produk daur ulang yang bernilai ekonomi.
Ia berharap pola tersebut dapat diterapkan di kota-kota lainnya di Kaltim dengan dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan pentingnya kerjasama antar instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat.
“Kita tidak perlu menunggu teknologi canggih untuk mengatasi masalah ini. Mulailah dengan langkah-langkah sederhana yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Dukungan dari legislatif pun sudah disiapkan. Salehuddin menyatakan bahwa DPRD Kaltim siap memberikan dukungan anggaran bagi program pengelolaan sampah yang jelas dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
“Selama program tersebut terukur dan ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, kami pasti akan mendukungnya. Ini bukan hanya soal kebersihan, tetapi juga soal kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Di akhir, ia mengajak semua pihak untuk melihat sampah bukan sebagai beban, tetapi sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, melalui pelibatan komunitas dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Sampah harus dipandang sebagai peluang. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengubahnya menjadi potensi ekonomi yang memberikan manfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. *Dfa (ADV DPRD KALTIM)
