lRITMEKALTIM – Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, namun hingga kini belum tergarap secara optimal. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang menilai bahwa tiap daerah di provinsi ini memiliki kekuatan spesifik dalam hal produksi pangan, mulai dari luasnya lahan, keragaman komoditas, hingga sumber daya manusia yang mendukung.
Menurut Sarkowi, keberadaan potensi tersebut seharusnya menjadi pondasi utama dalam membangun ketahanan pangan, terlebih di tengah meningkatnya kebutuhan seiring pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Ia menilai sudah saatnya potensi pertanian lokal diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan nasional, agar mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang di kawasan strategis baru itu.
“Setiap daerah di Kaltim punya kekuatan masing-masing dalam produksi pangan. Tantangannya sekarang adalah bagaimana kita bisa menyatukan dan mengoptimalkan kekuatan ini dalam satu sistem yang terkoordinasi,” ujar Sarkowi, Selasa (20/5/2025).
Ia menegaskan pendekatan terintegrasi sangat penting, apalagi Kaltim saat ini masih sangat bergantung pada suplai pangan dari luar daerah. Ketergantungan ini berisiko terhadap stabilitas pasokan, terutama jika IKN mulai beroperasi penuh dan terjadi lonjakan permintaan.
Lebih jauh, Sarkowi menekankan bahwa ketahanan pangan bukan sekadar isu teknis, melainkan elemen fundamental yang akan menentukan keberhasilan pembangunan IKN.
Ia pun mendorong pemerintah daerah dan pusat, termasuk Otorita IKN, untuk menempatkan isu pangan sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan strategis.
“Kita tidak bisa bicara soal kemajuan tanpa menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Ketersediaan dan distribusi pangan harus jadi perhatian utama agar IKN tidak tumbuh di atas fondasi yang rapuh,” tegasnya.
Sebagai bagian dari solusi, Sarkowi juga mendorong adanya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kapasitas produksi pangan lokal. Ia menyebut perlunya pembentukan cadangan pangan daerah, penyusunan strategi distribusi yang efisien, serta peningkatan peran petani lokal.
Ia pun menyambut baik langkah Otorita IKN yang berencana menyerap aspirasi warga langsung ke lapangan karena pendekatan partisipatif ini dapat memperkuat basis data dan pemetaan kebutuhan, termasuk dalam sektor pertanian.
“Dengan mendengarkan masyarakat secara langsung, perencanaan bisa lebih tepat sasaran. Termasuk dalam hal mengidentifikasi potensi dan hambatan nyata yang dihadapi pelaku pertanian,” jelasnya.
DPRD Kaltim, lanjut Sarkowi, akan terus mengawal agar sektor pertanian dan ketahanan pangan benar-benar menjadi agenda strategis, bukan hanya pelengkap pembangunan. Sebab, swasembada pangan bukan sekadar target, tetapi kebutuhan mendesak bagi masa depan Kaltim dan IKN. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
