RITMEEKALTIM — Ditetapkannya Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memberikan dampak positif dan negatif.
Salah satu dampak negatifnya adalah kemungkinan persilangan budaya di IKN. Diketahui IKN bakal diisi gelombang jutaan manusia, tentu saja bisa berdampak besar terhadap masyarakat di IKN serta kawasan yang berdekatan dengannya, dalam hal ini Kalimantan Timur (Kaltim).
Melihat kondisi tersebut, Anggota DPRD Kaltim Salehuddin angkat bicara. Dia menyeru agar peningkatan serta penjagaan budaya di Benua Etam secepatnya digalakkan oleh seluruh pihak.
“Bagaimana eksistensi budaya termasuk turunannya terkait dengan misalnya simbol-simbol, termasuk kegiatan budaya, ekspresi, seninya, kemudian beberapa instrumen, misalnya peninggalan rumah adat dan segala macam, itu yang sudah eksis harusnya betul-betul dikuatkan kembali,” kata Salehuddin, Kamis (23/11/2023).
“Kemudian tak kalah pentingnya bagaimana pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat semacam blue print bagaimana proses pengembangan kebudayaan di Kalimantan Timur,” sambung Salehuddin dengan tegas.
Pasalnya, selama ini kata dia, pemerintah fokus hanya pada pengembangan pariwisata dan sedikit abai terhadap pengembangan kebudayaan. Padahal kata Anggota Komisi IV DPRD Kaltim itu, bahwa setiap wilayah di Bumi Etam punya situs sejarah yang penting.
“Karena selama ini kan kita banyak membahas, misalnya, rencana strategis, atau rencana induk dalam hal ini pengembang pariwisata, tetapi kenapa kita tidak berfokus juga kepada yang sifatnya kebudayaan. Karena kalau konteks Kalimantan Timur, setiap kabupaten kotanya hampir punya nilai situs kebudayaan yang harusnya menjadi catatan penting,” urai Salehuddin.
“Termasuk beberapa kecamatan yang punya beberapa komunitas budaya yang hidup, yang harusnya, aspek ini menjadi eksistensi yang mesti kita lindungi bahkan kita kembangkan,” tambah dia.
Lebih jauh Salehuddin juga menyinggung soal Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Kaltim yang beberapa waktu lalu berjalan, tapi diabaikan di kemudian hari dan tidak begitu maksimal pemanfaatannya.
Padahal, ucap Salehuddin lagi, bahwa masyarakat dan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah rela menyiapkan lahan demi melahirkan wadah pengembangan budaya tersebut.
“Kalau melihat dari sisi kebijakan Pemprov Kaltim ya kita berharap porsinya ini harus lebih diperbanyak lagi. Termasuk misalnya keberadaan lain seperti ISBI Kaltim, sampai saat ini tidak jelas terutama kaitannya dengan kebijakan-kebijakan kementerian pendidikan,” tegas Salehuddin.
“Padahal beberapa kabupaten, Kukar misalnya sudah berupaya untuk melakukan penguatan terhadap keberadaan lahan waktu itu, dan ini sudah clear. Jadi harapan kita tetap saja meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi sekali lagi betul-betul memperhatikan aspek ini daripada sebelum-sebelumnya,” imbuh Salehuddin. (adv/dprd)
