RITMEKALTIM – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyoroti masih lemahnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah-daerah terpencil.
Ia menilai perhatian pemerintah belum merata, terutama di wilayah yang sulit dijangkau atau termasuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Menurut Hasanuddin, tingginya laporan kekerasan di kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan memang mengkhawatirkan, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat sudah mulai berani melapor dan tahu harus ke mana mencari bantuan.
“Di kota, saluran pelaporan dan fasilitas layanan sudah lebih tersedia, jadi masyarakat bisa langsung melapor. Tapi di daerah yang jauh dari pusat, banyak kasus justru tidak terlaporkan karena tidak tahu harus ke mana,” ujarnya.
Ia khawatir, kasus kekerasan di wilayah terpencil bisa jauh lebih banyak dari yang tercatat. Selain karena keterbatasan akses, kurangnya informasi dan tenaga pendamping menjadi penghalang utama.
Hasanuddin pun mendorong agar pemerintah memberikan perhatian khusus ke daerah-daerah tersebut, mulai dari penyediaan fasilitas pendukung hingga peningkatan sosialisasi. Ia menilai pendekatan yang digunakan di kota tidak bisa diterapkan begitu saja di daerah terpencil.
“Butuh strategi yang berbeda. Jangan sampai korban di daerah jauh merasa sendiri dan tidak punya tempat mengadu,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang telah menyalurkan anggaran khusus ke beberapa daerah di Kaltim. Namun, ia berharap langkah itu bisa diperluas dan menyentuh wilayah yang benar-benar membutuhkan. *Dfa (ADV DPRD KALTIM)
