RITMEKALTIM – Pembangunan kota tidak bisa sekadar diukur dari megahnya infrastruktur. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sugiyono, mengingatkan pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan penguatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, terutama di Samarinda yang menjadi wajah ibu kota provinsi.
Menurutnya, pola pembangunan yang hanya menitikberatkan pada betonisasi dan proyek visual tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang inklusif. Ia menilai, investasi dalam infrastruktur memang penting, tetapi akan timpang jika tidak disertai dengan pemberdayaan masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya soal mempercantik kota. Kalau jalan diperbaiki tapi rakyatnya masih kesulitan ekonomi, itu artinya belum menyentuh akar masalah,” ujarnya.
Sugiyono menilai bahwa banyak kebijakan pembangunan saat ini masih terlalu berfokus pada proyek fisik berskala besar, sementara program yang menyentuh kehidupan warga secara langsung seperti UMKM, pelatihan kerja, dan akses layanan dasar belum mendapat porsi yang seimbang.
Ia mencontohkan, di sejumlah wilayah Samarinda masih ditemukan kantong-kantong kemiskinan yang luput dari perhatian pembangunan. Hal ini menurutnya menjadi indikator bahwa pertumbuhan belum merata.
“Warga membutuhkan penghidupan yang layak, bukan sekadar trotoar baru. Keseimbangan ini harus menjadi prinsip utama dalam perencanaan kota,” tegasnya.
Sugiyono juga menyoroti pentingnya melibatkan warga dalam proses pembangunan. Ia percaya bahwa masyarakat bukan hanya objek, tetapi harus menjadi subjek aktif dalam merumuskan prioritas pembangunan, terutama di wilayah padat penduduk dan kawasan pinggiran.
Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan komitmennya untuk terus mendorong agar alokasi anggaran tidak hanya terserap untuk proyek fisik, tetapi juga diarahkan pada program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Kalau kita bicara pembangunan berkelanjutan, maka ukurannya adalah berapa banyak warga yang hidup lebih baik karenanya,” pungkasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
