RITMEEKALTIM– Memasuki 100 hari masa kerja Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, DPRD Provinsi Kaltim menilai perjalanan pemerintahan baru ini masih berada pada tahap awal yang bersifat konseptual dan belum sepenuhnya menyentuh implementasi teknis di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan bahwa publik sebaiknya tidak terburu-buru menilai keberhasilan dalam periode ini.
Ia menyebut masa 100 hari ini lebih banyak difokuskan pada penyusunan arah kebijakan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang kini tengah difinalisasi untuk dibahas bersama legislatif.
“RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, tapi peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Di sinilah fondasi utama diletakkan. Tanpa itu, program hanya akan berjalan secara sporadis tanpa arah yang jelas,” kata Ananda, Senin (26/5/2025).
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa fokus awal pemerintahan saat ini menyasar sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Beberapa inisiatif awal disebut sudah mulai dijalankan, namun perlu waktu dan proses untuk mengukur efektivitasnya secara objektif.
Di sisi legislatif, DPRD disebut tengah mengintensifkan fungsi pengawasan terhadap sejumlah program unggulan gubernur, termasuk GRATISPOL dan JOSPOL. Menurut Ananda, DPRD tidak sekadar menjadi pengamat pasif, melainkan mitra kritis yang aktif menjaga arah kebijakan tetap berada di jalur aspirasi publik.
“Kami tidak akan segan memberi apresiasi untuk hal-hal yang progresif. Tapi kalau ada program yang belum menyentuh substansi atau realisasinya lamban, tentu kami akan beri catatan,” ujarnya.
Terkait persepsi publik mengenai percepatan kinerja pemerintahan baru, Ananda memilih bersikap realistis. Ia menyebut bahwa niat baik dan semangat saja tidak cukup tanpa eksekusi yang terukur dan konsisten.
“Kita tahu Pak Gubernur punya komitmen yang besar untuk Kaltim. Tapi membangun daerah tidak bisa hanya berdasarkan semangat, perlu sistem, teknokrasi, dan pengawasan yang berlapis. Jadi beri ruang untuk bekerja, tapi jangan lepaskan kontrol,” jelasnya.
Ananda pun menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat sipil dalam memastikan setiap janji politik diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang berpihak dan berdampak. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
