RITMEKALTIM – Pemerataan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Kalimantan Timur (Kaltim). DPRD Kaltim menilai pembangunan yang belum merata, terutama di wilayah pedalaman dan perbatasan, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu suara kritis datang dari anggota Komisi III DPRD Kaltim, Alpansyah, yang meminta percepatan dan pemerataan pembangunan jalan lintas kabupaten/kota.
Menurut Alpansyah, konektivitas antarwilayah menjadi prasyarat utama bagi pemerataan ekonomi, khususnya di daerah yang selama ini terisolasi.
Ia menegaskan perlunya keberpihakan anggaran dan kebijakan terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang berkeadilan, tidak hanya berfokus pada kawasan urban.
“Masih banyak daerah yang kesulitan akses, seperti Mahakam Ulu. Ini harus menjadi perhatian serius. Pemerataan bukan hanya wacana, tapi harus diwujudkan lewat pembangunan nyata,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa (27/5/2025).
Salah satu proyek yang dinilai strategis untuk mendongkrak konektivitas adalah pembangunan jalan tol yang akan menghubungkan Kota Samarinda dan Bontang.
Meski tergolong mega proyek dengan kebutuhan dana besar, proyek ini sudah masuk dalam dokumen perencanaan daerah dan ditargetkan rampung dalam beberapa tahun ke depan.
“Tol Samarinda-Bontang sudah masuk rencana jangka menengah provinsi. Kita dorong agar ini bukan sekadar rencana, tapi bisa segera dikerjakan,” ujarnya.
Alpansyah juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal anggaran dan kebijakan pembangunan jalan di seluruh kabupaten/kota, termasuk wilayah dengan akses paling sulit.
Ia menyebut alokasi anggaran Rp120 miliar untuk Mahakam Ulu sebagai langkah awal yang perlu dikawal agar tepat guna.
Dengan capaian kondisi jalan mantap yang baru menyentuh angka 82 persen, DPRD menilai dibutuhkan akselerasi pembangunan agar disparitas antarwilayah tidak semakin melebar.
“Kita ingin semua wilayah, baik pesisir maupun pedalaman, merasakan dampak pembangunan yang merata,” jelas Alpansyah.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah, membuka akses pasar, serta meningkatkan mobilitas warga dan barang di Kaltim. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
