RITMEE KALTIM – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengangkat isu rendahnya pengaruh perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di parlemen. Meskipun perempuan sudah mulai masuk ke ruang politik, ia menilai peran strategis mereka masih belum setara dengan laki-laki.
“Perempuan memang sudah masuk ke parlemen, tetapi belum memperoleh porsi pengaruh yang ideal dalam kebijakan. Ini tantangan yang memerlukan kerja jangka panjang,” ujarnya.
Sri Puji menilai bahwa persoalan ini bukan semata soal kuantitas. Struktur dan budaya politik yang belum sepenuhnya inklusif menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk tampil dan berpengaruh secara signifikan dalam pengambilan keputusan publik.
Ia mendorong pentingnya pendidikan politik sejak dini bagi perempuan, serta penguatan kapasitas agar mereka mampu bersaing secara sehat dan setara di ranah politik. Menurutnya, kesetaraan tidak akan tercapai tanpa ekosistem yang mendukung.
Dalam hal kebijakan afirmatif, Sri Puji mendukung penuh keberadaan kuota 30 persen perempuan di lembaga legislatif. Namun ia mengingatkan, angka itu tidak boleh hanya menjadi simbol semata.
“Kebijakan afirmatif harus diikuti dukungan nyata, bukan hanya soal angka. Perempuan harus punya akses dan kesempatan yang sama untuk memimpin,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterwakilan perempuan yang sejati hanya bisa terwujud jika ada kemauan politik dari semua pihak, termasuk partai politik dan institusi negara, untuk menciptakan ruang yang setara dan kondusif bagi perempuan di dunia politik.
Ke depan, Sri Puji berharap semakin banyak perempuan yang tidak hanya hadir di dunia politik sebagai pelengkap, tetapi benar-benar menjadi pengambil keputusan strategis dalam membentuk arah pembangunan yang adil dan inklusif.(ADV/DPRD SAMARINDA)
