RITMEKALTIM –DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti perlunya transformasi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dengan menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan.
Minimnya keterbukaan dan komunikasi dari pihak pemerintah kabupaten dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam mempercepat pembangunan di daerah perbatasan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa banyak program dari pemerintah provinsi yang tidak berjalan maksimal di Mahulu karena tidak adanya kesiapan atau tanggapan aktif dari pihak kabupaten. Ia menilai, situasi ini tak bisa dibiarkan berlarut-larut jika Mahulu ingin mengejar ketertinggalan dibanding daerah lain di Kaltim.
“Sering kali provinsi sudah siap bantu, tapi kalau daerah tidak responsif, ya program itu jadi macet. Kita butuh kemauan politik yang kuat dari Mahulu untuk membuka ruang kerja sama yang lebih serius,” ujarnya, Selasa (27/5/2025), di Samarinda.
Kritik ini mencuat seiring harapan besar agar Mahulu segera berbenah pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada yang digelar pada Sabtu, 24 Mei 2025.
PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran serius dalam pilkada sebelumnya. Meski bersifat teknis, Ekti menilai PSU harus dimaknai lebih luas sebagai kesempatan untuk merombak pola pemerintahan yang selama ini tertutup.
Mahulu merupakan wilayah yang secara geografis cukup terisolasi, dan tantangan pembangunannya tidak bisa ditangani sendiri oleh kabupaten. Indeks pembangunan manusia (IPM) yang rendah serta minimnya infrastruktur dasar menjadi bukti perlunya kolaborasi erat antara pemerintah daerah dengan provinsi maupun pusat.
Ekti menegaskan bahwa pemerintah provinsi selalu siap memberikan dukungan, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan teknis tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sehingga koordinasi menjadi hal mutlak.
“Kami ingin Mahulu maju. Tapi kalau tidak ada keterbukaan dari daerah, akan sulit untuk menyelaraskan program dan kebijakan,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemimpin baru hasil PSU untuk tidak lagi mengulang pola kerja yang tertutup dan kurang komunikatif. Menurutnya, era pasca-PSU harus dijadikan pijakan untuk memperkuat tata kelola berbasis kolaborasi dan pelayanan publik yang lebih merata.
“Mahulu butuh pendekatan pembangunan yang terintegrasi. Tanpa komunikasi yang lancar, program hanya akan berhenti di atas kertas,” tutup Ekti. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
