RITMEKALTIM– Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agus Suwandy, menggarisbawahi tantangan signifikan yang dihadapi dalam 100 hari pertama masa pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Tantangan tersebut adalah kemampuan birokrasi lama beradaptasi dengan arah kebijakan baru tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Menurut Agus, transformasi birokrasi merupakan proses yang kompleks dan menuntut kesabaran serta perencanaan yang matang agar perubahan yang diinginkan tidak berakhir pada kegagalan yang merugikan masyarakat luas.
“Transformasi birokrasi bukan hanya soal perubahan struktur organisasi, melainkan juga penyesuaian kultur kerja yang sudah lama terbangun,” ujar Agus, Rabu (28/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa birokrasi yang telah mapan harus bisa menyelaraskan diri dengan visi baru pemerintahan. Hal ini menjadi tantangan besar karena birokrasi cenderung lamban dalam menerima perubahan yang signifikan.
Lebih lanjut Agus menegaskan, tuntutan masyarakat untuk perubahan yang cepat harus disikapi dengan realistis. Percepatan reformasi tanpa pondasi yang kokoh justru dapat menimbulkan persoalan baru yang berpotensi menghambat kelangsungan kebijakan.
“Kunci keberhasilan transformasi ini adalah kesabaran dan strategi yang terukur agar perubahan berjalan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Agus menambahkan, DPRD Kaltim akan terus memantau dan mengawal proses reformasi birokrasi ini. Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa reformasi yang dijalankan benar-benar memberikan dampak positif dan nyata bagi masyarakat.
Sebagai wakil rakyat, Agus berharap perubahan dalam birokrasi dapat meningkatkan mutu pelayanan publik secara signifikan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah.
Dengan pendekatan yang tepat, Agus optimistis bahwa birokrasi lama dapat beradaptasi dan mendukung visi baru pemerintah demi kemajuan Kaltim secara menyeluruh. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
