RITMEKALTIM – Masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait pemanfaatan aset daerah, terutama Hotel Atlet.
Meski sudah menelan biaya besar dari APBD, hotel berkapasitas 273 kamar ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal dan malah berpotensi menjadi beban bagi keuangan daerah.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, mengungkapkan hal ini dalam rapat monitoring yang digelar Komisi II DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Rapat tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Biro Umum dan Biro Hukum Setda Kaltim.
Sabaruddin menilai, meski Hotel Atlet sudah hampir siap untuk digunakan, masih ada beberapa kamar yang belum memenuhi standar hotel komersial.
Akibatnya, hotel ini belum bisa dioperasikan sepenuhnya dan terus menyedot biaya operasional rutin, mulai dari listrik hingga perawatan yang mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan.
“Kita harus melihat bahwa aset ini tidak boleh dibiarkan mangkrak. Ini sudah menyerap banyak anggaran, tapi belum memberikan hasil. Kalau dibiarkan terus, malah jadi beban,” kata Sabaruddin.
Salah satu kendala yang dihadapi, menurut Sabaruddin, adalah kurangnya kepastian regulasi dan pengelolaan yang jelas. Karena itu, ia mendorong agar pengelolaan Hotel Atlet diserahkan kepada pihak ketiga melalui sistem lelang atau kerja sama investasi.
“Kita buka peluang bagi investor yang mau mengelola hotel ini secara profesional. Kalau memang tidak memungkinkan untuk jadi hotel, bisa saja dialihfungsikan menjadi guest house atau rumah kos, asal tetap produktif dan tidak terbengkalai,” ujarnya.
Rapat ini menjadi bagian dari upaya DPRD Kaltim untuk memastikan setiap aset daerah tidak hanya sebagai simbol pembangunan, tapi juga bisa memberikan manfaat ekonomi nyata.
Sabaruddin menegaskan pentingnya pengelolaan yang transparan dan berorientasi pada hasil agar dana publik yang sudah diinvestasikan tidak sia-sia.
“Ini soal tanggung jawab kita bersama. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBD harus bisa memberi dampak nyata bagi masyarakat. Jadi, kita harapkan Pemprov segera mengambil langkah strategis,” pungkasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
