Wakil DPRD Kaltim Apresiasi Program Makan Bergizi Gratis, Soroti Dampak Positif dan Tantangan Pelaksanaannya

Ananda Emira Moeis, Wakil DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).(Dok.RITMEKALTIM/DFA).
Ananda Emira Moeis, Wakil DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).(Dok.RITMEKALTIM/DFA).

RITMEKALTIM – Ananda Emira Moeis, Wakil DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), menyambut baik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat. Menurutnya, program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan status gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui di Kaltim.

Ananda menyatakan bahwa selain manfaat utama dalam memperbaiki gizi, MBG juga membuka peluang lapangan kerja serta menjadi peluang bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi pangan. Ia mengungkapkan bahwa koordinasi antara dapur MBG dan para petani membantu mengatur kebutuhan bahan pangan secara terencana.

Bacaan Lainnya

“Program ini tidak hanya soal memberikan makanan bergizi secara gratis, tapi juga menjadi wadah agar petani lokal bisa memproduksi bahan pangan dengan lebih terjadwal dan optimal,” kata Ananda, Rabu (28/5/2025).

Lebih lanjut, Ananda menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta keterlibatan aktif berbagai dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, dan Pertanian, agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Meski demikian, ia mengakui ada sejumlah kendala yang harus segera dicari solusinya, terutama terkait kebutuhan modal untuk dapur-dapur MBG. Menurutnya, pembiayaan tidak hanya sebatas bahan makanan, tapi juga harus memperhatikan pendanaan operasional dan dukungan untuk pengelola, termasuk pihak swasta atau yayasan yang ikut berperan.

“Peningkatan anggaran dan dukungan permodalan sangat penting agar dapur MBG bisa beroperasi optimal dan berkelanjutan. Kerja sama dengan lembaga keuangan lokal bisa menjadi solusi,” ujarnya.

Ananda juga mengingatkan agar koordinasi antarlevel pemerintahan ditingkatkan supaya pelaksanaan program ini dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan secara merata.

Dengan anggaran pusat yang besar, mencapai 1-2 triliun rupiah untuk sekitar 3 juta penerima manfaat, efektivitas penggunaan dana menjadi hal yang tidak boleh diabaikan.

Selain itu, partisipasi masyarakat dan sektor swasta sangat diharapkan untuk memperkuat pengelolaan dapur MBG, termasuk penyediaan bahan pangan dan pengawasan pelaksanaan di lapangan.

“Saat ini sudah ada ratusan dapur MBG yang beroperasi di Kaltim. Kami terus mendukung dan berkomitmen mencari solusi agar program ini berjalan maksimal, memberikan manfaat luas, dan berkontribusi pada ketahanan pangan daerah,” pungkas Ananda Emira Moeis. *DFA (ADV DPRD KALTIM)

Pos terkait