RITMEKALTIM– Kelangkaan pupuk subsidi yang berlarut-larut di wilayah Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser akhirnya memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fadly Imawan, menilai kondisi ini bukan sekadar akibat distribusi yang buruk, tetapi berpotensi mengarah pada praktik penyimpangan serius.
Fadly, yang merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan PPU dan Paser, menyatakan bahwa keluhan petani soal sulitnya mengakses pupuk bersubsidi bukan hal baru.
Ia bahkan mencurigai sejak lama bahwa ada praktik ilegal yang menyebabkan bantuan pupuk tidak sampai ke tangan petani yang seharusnya menerima.
“Ada indikasi kuat bahwa pupuk diselewengkan ke pihak-pihak yang tidak berhak. Diduga dijual ke perantara atau pedagang tertentu sebelum akhirnya dipasarkan kembali dengan harga tinggi,” ujarnya, Kamis, (29/5/2025).
Ia menyayangkan situasi ini karena subsidi pupuk seharusnya menjadi jaring pengaman bagi petani kecil agar bisa tetap produktif dan bersaing secara ekonomi. Namun yang terjadi justru sebaliknya—dukungan pemerintah itu bocor di tengah jalan.
Fadly menekankan bahwa jika dugaan praktik penyelewengan ini terbukti, maka aparat penegak hukum harus menindak tegas pelakunya. Sebab, perbuatan seperti ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga melemahkan ketahanan pangan daerah.
Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi bersama dinas terkait segera mengevaluasi ulang sistem distribusi dan tata niaga pupuk bersubsidi. Ia menilai transparansi dan pengawasan berlapis perlu diterapkan agar program subsidi benar-benar menyentuh petani yang membutuhkan.
“Distribusi pupuk harus dibenahi dari hulu ke hilir. Jangan sampai ada ruang bagi permainan oknum. Kalau tata niaganya tidak diperbaiki, persoalan ini akan terus terulang dan yang dirugikan tetap para petani,” tegasnya.
Permasalahan pupuk subsidi di Kaltim menambah daftar panjang tantangan di sektor pertanian. Evaluasi menyeluruh dan pendekatan sistemik dinilai menjadi satu-satunya jalan keluar agar kelangkaan pupuk tidak lagi menjadi fenomena rutin setiap musim tanam. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
