RITMEKALTIM – Pembangunan daerah yang berkelanjutan tidak cukup hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan sektor-sektor strategis yang langsung berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Tiga sektor yang ia soroti secara khusus adalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Menurut Fuad, ketiganya merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang mandiri, sehat, dan produktif.
“Kalau kita ingin pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, maka tiga sektor ini harus menjadi prioritas. Ini bukan soal proyek, tapi soal masa depan daerah,” ujar Fuad.
Ia menjelaskan bahwa pendidikan yang merata dan berkualitas akan mencetak sumber daya manusia yang mampu bersaing di tengah tantangan global.
Sementara itu, akses terhadap layanan kesehatan yang baik merupakan hak dasar warga yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Infrastruktur yang memadai, lanjutnya, menjadi penopang utama bagi pergerakan ekonomi dan konektivitas antarwilayah.
Fuad juga menyoroti pentingnya pengalokasian anggaran daerah yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, belanja pemerintah harus diarahkan untuk memperkuat layanan dasar, bukan sekadar memenuhi target formalistik pembangunan.
“Sering kali kita terjebak pada pencitraan pembangunan fisik yang besar-besaran, tapi lupa bahwa anak-anak masih kesulitan mengakses sekolah yang layak, atau warga desa harus menempuh perjalanan jauh demi pelayanan kesehatan dasar,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Fuad menyatakan komitmennya untuk mengawal agar kebijakan dan program yang dirancang oleh pemerintah provinsi benar-benar mengutamakan kepentingan publik.
DPRD, katanya, tidak hanya berperan menyetujui anggaran, tetapi juga memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana dan tepat manfaat.
Ia juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan di wilayah masing-masing. Dengan partisipasi publik yang kuat, pemerintah akan lebih mudah memetakan prioritas dan menyesuaikan kebijakan secara tepat.
“Pembangunan yang berhasil bukan yang paling besar anggarannya, tapi yang paling terasa manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Fuad. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
