RITMEKALTIM – Pemerataan akses pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai bahwa kesenjangan layanan pendidikan antardaerah masih cukup tinggi. Hal ini terlihat dari belum meratanya kesiapan daerah dalam menjalankan program Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial RI.
Menurut Darlis, hingga saat ini baru Kota Samarinda yang dinyatakan memenuhi kriteria pelaksanaan program tersebut. Sembilan kabupaten/kota lainnya di Kaltim dinilai belum siap secara administrasi dan teknis.
Kondisi ini menunjukkan adanya disparitas nyata dalam kemampuan daerah menyediakan pendidikan alternatif, terutama bagi masyarakat yang hidup di wilayah terpencil atau terdampak keterbatasan ekonomi.
“Realitas ini menandakan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama menyangkut pemerataan layanan pendidikan dasar. Tidak semua daerah mampu mengakses peluang yang sama,” ungkapnya, Senin (16/6/2025).
Sekolah Rakyat dinilai sebagai terobosan penting karena memberikan opsi pendidikan nonformal yang menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini kesulitan menjangkau sistem pendidikan formal.
Program ini, kata Darlis, dapat menjadi jawaban atas problem klasik seperti minimnya infrastruktur sekolah, keterbatasan guru, hingga beban biaya yang tinggi.
Namun, ia menekankan bahwa upaya pelibatan satu daerah saja tidak cukup. Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, didorong untuk lebih proaktif dalam melakukan pendampingan teknis ke daerah-daerah yang belum memenuhi syarat.
“Pemprov seharusnya menjadi motor penggerak agar program ini bisa berjalan di semua kabupaten/kota. Jangan sampai hanya satu-dua wilayah yang maju, sementara yang lain tertinggal,” tegasnya.
Darlis juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas kementerian, seperti Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, agar integrasi program pendidikan alternatif ini berjalan lebih efektif dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Ia berharap intervensi dari pemerintah provinsi dapat mendorong percepatan kesiapan di daerah lain, sehingga ketimpangan akses pendidikan di Kaltim tidak terus melebar.
“Sekolah Rakyat bisa menjadi jembatan penting untuk menjawab tantangan pendidikan yang belum terjangkau. Tapi ini hanya bisa berhasil kalau semua pihak bergerak bersama,” pungkasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
