KALTIM — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur.
Menurut Rudy, BUMD memiliki potensi besar sebagai pilar ekonomi daerah, namun selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ia menilai, dengan manajemen yang profesional dan arah kebijakan yang tepat, BUMD bisa menjadi motor penggerak pembangunan dan sumber pemasukan yang signifikan bagi kas daerah.
“Sudah saatnya BUMD tidak hanya jadi beban, tapi menjadi kekuatan. Kita dorong agar BUMD bisa bergerak aktif, inovatif, dan benar-benar memberi kontribusi riil terhadap PAD,” ujar Rudy.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan BUMD agar tidak terjadi penyimpangan. Menurutnya, pembenahan struktur, tata kelola, serta sinergi dengan swasta harus menjadi prioritas ke depan.
Apa yang dilakukan Rudy Mas’ud, merupakan imbas Transfer ke Daerah (TKD) yang kemungkinan besar dipotong dalam jumlah besar. Politisi Golkar itu pun langsung menggelar pertemuan dan mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tingkatkan performa dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“PAD yang meningkat, maka pembangunan bisa lebih mandiri dan merata, tidak hanya bergantung pada dana bagi hasil migas atau transfer dari pusat,” ujar Rudy saat memberikan arahan di Pendopo Lamin Etam, baru-baru ini.
Ia menilai BUMD itu aset berharga milik masyarakat Kaltim, yang semestinya memberikan manfaat jelas. Selama ini, potensi besar yang dimiliki BUMD di sektor strategis seperti energi, pertambangan, perbankan, dan infrastruktur, belum sepenuhnya dimaksimalkan.
“Kita ingin BUMD ini benar-benar sehat, untung, dan profesional,” pinta Rudy.
Lebih lanjut, ia menekankan keuntungan yang diperoleh tidak saja untuk perusahaan, tapi juga berkontribusi langsung ke kas daerah.
“Uang ini nanti kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk jalan mulus, sekolah bagus, dan layanan kesehatan yang lebih baik,” jelasnya.
Dia menambahkan, penguatan peran BUMD menjadi sangat penting mengingat posisi Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Kemandirian finansial menjadi aspek utama agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada utang atau bantuan dari pusat.
“Jika BUMD bisa beroperasi lebih efisien dan meraih laba yang besar, dana yang masuk ke daerah juga akan besar, sehingga pemerintah daerah punya modal kuat untuk membiayai proyek-proyek penting tanpa harus berutang,” ungkapnya.
Untuk itu dia meminta setiap jajaran BUMD memiliki visi bisnis yang kuat, mengutamakan transparansi, dan mampu berinovasi mencari peluang usaha baru agar keuntungan terus bertumbuh. (*)
