KUTAI TIMUR — Hingga pertengahan Oktober 2025, serapan anggaran Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tercatat masih berada di bawah angka 50 persen. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kutim, Noviari Noor, dalam keterangan kepada media pada Minggu (12/10).
Menurut Noviari, hingga saat ini realisasi belanja baru mencapai sekitar 47 persen dari total anggaran yang tersedia.
“Saat ini mungkin baru sekitar 47 persen yang terserap. Melihat waktu yang tersisa, secara realistis kami perkirakan bisa mencapai 70 hingga 80 persen,” ujarnya.
Total target pendapatan dan belanja tahun anggaran 2025 sendiri mencapai Rp9,89 triliun, namun menurut Noviari, menyerap seluruh anggaran secara penuh dinilai sulit, mengingat berbagai hambatan yang ada.
Ia menyebut sejumlah faktor penyebab rendahnya serapan, mulai dari lambatnya proses penganggaran, cuaca yang kurang mendukung, hingga kurangnya kemampuan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merealisasikan anggarannya.
“Ada OPD yang penyerapannya masih rendah. Beberapa masuk kategori merah, ada yang kuning, dan sebagian sudah hijau,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai OPD mana saja yang tergolong lemah dalam penyerapan, Noviari enggan merinci. Ia hanya menjawab singkat, “Saya lupa.”
Meski begitu, ia memastikan pihaknya sudah melakukan langkah evaluatif. OPD-OPD yang penyerapan anggarannya masih tertinggal telah dipanggil dalam rapat pimpinan, dan diberi dorongan agar segera mempercepat realisasi.
“Dalam rapat pimpinan, kami sudah menegaskan agar OPD yang tertinggal segera merealisasikan anggarannya,” tutup Noviari. (*)
