KALTIM — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, resmi memimpin Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) untuk periode 2025–2029.
Penetapan Rudy dilakukan secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VII APPSI yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 23 Oktober 2025.
“Alhamdulillah, secara aklamasi saya diminta rekan-rekan gubernur untuk memimpin APPSI. Saat ini kami sedang menyusun tim formatur,” ujar Rudy usai acara.
Rudy menegaskan, jabatan sebagai Ketua APPSI bukan sekadar posisi simbolik. Di bawah kepemimpinannya, organisasi ini akan aktif memperjuangkan kepentingan daerah agar mendapat perhatian yang seimbang dari pemerintah pusat.
“Langkah awal kami adalah memperkuat sinergi antara pusat dan daerah. Ketimpangan pembangunan masih terasa, dan ini harus kita tangani bersama,” tegasnya.
Menurut Rudy, setiap provinsi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Karena itu, kebijakan nasional harus disusun dengan mempertimbangkan kondisi unik masing-masing daerah.
“Setiap wilayah punya persoalan berbeda — ada yang kepulauan, ada yang luas tapi penduduknya sedikit, ada juga yang kaya sumber daya alam. Semua harus dilihat secara proporsional,” jelasnya.
Politikus Partai Golkar itu juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara daerah penghasil sumber daya alam dengan kontribusi mereka terhadap keuangan negara. Ia menilai, provinsi seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Papua selama ini belum mendapat porsi pembangunan yang sepadan.
“Selama ini daerah penghasil hanya menjadi penerima kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Ke depan, kami ingin daerah punya suara dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk dalam penyusunan APBN,” kata Rudy.
Rudy berkomitmen memperjuangkan peran kepala daerah agar terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan fiskal nasional — mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).
“Selama ini daerah hanya menikmati hasil kebijakan fiskal. Ke depan, kami ingin ikut berkontribusi dalam pembentukannya, agar kebijakan keuangan lebih adil bagi semua provinsi,” ujarnya.
Lebih jauh, Rudy menilai sudah saatnya hubungan antara pemerintah pusat dan provinsi bergeser ke arah yang lebih partisipatif.
“Pemerintah daerah tidak seharusnya hanya menjadi pelaksana. Kita harus dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan nasional,” tegasnya.
Ia menutup dengan optimisme, bahwa di bawah kepemimpinannya APPSI akan menjadi wadah yang memperkuat peran daerah sebagai mitra strategis pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. (*)
