KUTIM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur (Kutim) untuk 2026 diperkirakan mengalami penurunan drastis, hampir setengah dari APBD 2025.
Prediksi pemerintah menyebutkan, APBD Kutim tahun depan hanya sekitar Rp4,86 triliun, menurun signifikan dari Rp9,89 triliun pada tahun sebelumnya.
Menanggapi kondisi ini, anggota DPRD Kutim, Faizal Rahman, meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar bisa menutup defisit.
“Kalau sedang sulit, biasanya kreativitas dan solusi baru muncul,” kata Faizal usai rapat Badan Anggaran DPRD bersama Pemkab Kutim, Selasa (4/10/2025).
Faizal mencatat, PAD Kutim menunjukkan tren meningkat. Tahun lalu tercatat sekitar Rp300 miliar, diproyeksikan naik menjadi Rp400 miliar hingga akhir 2025. Namun untuk APBD 2026, PAD sebaiknya mencapai Rp1 triliun.
“Kalau dimaksimalkan, angka itu realistis,” ujarnya.
Beberapa sektor PAD yang bisa dioptimalkan, menurut Faizal, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Ini bukan soal menaikkan tarif, tapi memperbarui data. Misalnya, tanah yang dulunya kosong kini sudah berdiri bangunan, sehingga PBB harus disesuaikan,” jelasnya.
Selain itu, pajak bahan bakar juga dinilai potensial, mengingat Kutim merupakan pusat industri pertambangan dengan konsumsi bahan bakar kendaraan operasional yang besar.
“Perlu dicek kontribusi pajak bahan bakar dari Pertamina, lalu dihitung per liter. Dari situ bisa terlihat apakah angka pajak sudah sesuai atau ada yang belum tercatat,” tutur Faizal.
Analisis ini penting, karena bisa mengungkap penggunaan bahan bakar ilegal atau perusahaan yang belum membayar pajak. Faizal menegaskan, potensi PAD selama ini belum tergali maksimal karena terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Selama ini kita hanya menerima DBH tanpa mengkajinya. Kini saatnya fokus memaksimalkan PAD,” pungkas politisi PDI Perjuangan itu. (*)
