BONTANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang tengah memasuki tahap akhir pendataan dan verifikasi terhadap 16.384 warga miskin di wilayahnya.
Sebanyak 150 enumerator telah diterjunkan untuk melakukan verifikasi lapangan sesuai kriteria Kementerian Sosial (Kemensos). Pendanaan kegiatan ini direncanakan bersumber dari APBD, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan, serta dana Baznas.
Ajak Perusahaan Turut Serta
Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengatakan pemerintah akan mengundang seluruh perusahaan yang beroperasi di Bontang guna membahas kontribusi mereka melalui program TJSL.
“Kami akan kumpulkan semua perusahaan agar bisa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data hasil verifikasi ini akan kami paparkan,” ujarnya kepada media, Senin (10/11/2025).
Politisi Partai Gerindra itu menuturkan, forum pertemuan tersebut akan membahas kemampuan Pemkot dan peran TJSL perusahaan dalam membantu penanggulangan kemiskinan di Bontang.
Data Akurat Jadi Kunci
Agus Haris menegaskan bahwa data yang lengkap dan valid menjadi landasan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.
“Karena itu, kami membutuhkan data yang benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, hasil pendataan oleh para enumerator akan menjadi acuan dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.
“Kami menargetkan dalam satu pekan ke depan data tersebut sudah dapat kami finalisasi sebelum diumumkan ke publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus Haris menyebutkan bahwa jika ditemukan warga yang tidak memenuhi delapan kriteria Kemensos, tetapi secara faktual membutuhkan bantuan, Pemkot akan tetap mencatat mereka sebagai bahan evaluasi. (*)
