RITMEKALTIM – Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur dinilai masih menjadi hambatan besar bagi anak-anak di daerah pinggiran untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, yang menyoroti belum meratanya distribusi sekolah menengah atas di sejumlah wilayah.
Menurut Agus, ketidakmerataan fasilitas pendidikan membuat siswa dari wilayah seperti Kutai Timur dan Berau tidak memiliki peluang yang sama dengan mereka yang berada di kota-kota besar seperti Samarinda atau Balikpapan, baik dari segi kualitas pembelajaran maupun kesiapan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi.
“Kita harus jujur melihat kenyataan bahwa anak-anak di daerah terpencil punya beban lebih besar untuk bisa bersaing di jalur SPMB. Karena itu, pemerataan pendidikan menengah jadi sangat penting sebagai fondasi,” ujarnya, Senin (16/6/25).
Ia menjelaskan bahwa hingga kini, masih banyak daerah di Kaltim yang minim jumlah SMA/SMK, belum lagi dengan keterbatasan tenaga pendidik, sarana laboratorium, hingga akses internet—semua faktor yang sangat krusial dalam menunjang proses belajar siswa kelas akhir.
Agus menegaskan, ketimpangan ini akan terus menempatkan siswa dari daerah pinggiran pada posisi yang tidak adil dalam seleksi masuk perguruan tinggi, yang umumnya menilai capaian akademik, portofolio, dan hasil tes berbasis teknologi.
“Kalau sistem pendidikan kita belum setara, maka hasil seleksi SPMB juga tidak akan pernah adil. Anak-anak di pinggiran butuh dukungan lebih, bukan sekadar dipaksa bersaing di arena yang berat sebelah,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah provinsi untuk meninjau ulang peta kebutuhan pendidikan menengah di Kaltim, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini belum tersentuh pembangunan pendidikan secara maksimal.
Sebab, investasi di sektor pendidikan menengah akan menentukan siapa saja yang bisa duduk di bangku kuliah.
“Pembangunan universitas dan kampus di Kaltim tidak akan banyak artinya jika input dari daerah tidak disiapkan dengan baik sejak dari sekolah menengah,” ucapnya.
Sebagai langkah nyata, Agus menyebut perlunya mempercepat pembangunan unit sekolah baru di wilayah seperti Kutai Timur dan Berau, disertai peningkatan kualitas pengajaran dan ketersediaan fasilitas pendidikan.
Ia juga berharap SPMB ke depan bisa lebih inklusif dan mempertimbangkan latar belakang geografis siswa.
“Anak di Berau atau Sangatta punya potensi besar, tapi negara harus hadir untuk membuka jalan itu lewat pendidikan yang merata. Ini soal keadilan, bukan angka-angka di seleksi semata,” tutupnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
