RITMEKALTIM – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menegaskan perlunya penanganan banjir dan tanah longsor di Samarinda dilakukan dengan pendekatan yang lebih terencana dan menyeluruh.
Menurutnya, selama ini upaya yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum mengedepankan strategi jangka panjang yang terintegrasi.
“Kita tidak bisa lagi mengatasi banjir dan longsor secara potong-potong. Penanganannya harus melalui rencana induk yang komprehensif, sehingga setiap langkah saling mendukung dan efektif,” ujarnya, Sabtu (31/5/2025).
Ananda mengingatkan bahwa banjir dan longsor merupakan bencana yang kerap mengancam wilayah Samarinda, sehingga butuh perhatian serius dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Ia menilai, tanpa sinergi yang kuat, upaya mitigasi bencana sulit untuk optimal.
Lebih lanjut, perencanaan pengendalian banjir harus melibatkan berbagai aspek teknis seperti pembangunan kolam retensi, normalisasi drainase, serta pengelolaan tata ruang yang memperhatikan potensi risiko bencana.
“Pemetaan titik rawan dan penataan ruang yang disiplin harus jadi prioritas agar dampak banjir dan longsor bisa diminimalisasi,” tambahnya.
Meski mengakui adanya kemajuan dalam penanganan banjir di Samarinda, terutama dari sisi kecepatan surutnya air jika dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, Ananda menilai upaya tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan secara tuntas.
“Kita patut apresiasi karena air surut lebih cepat, tapi kita harus terus memperbaiki sistem secara menyeluruh. Penanganan bencana tidak cukup hanya dengan reaksi saat bencana terjadi,” katanya.
Dari segi anggaran, Ananda menyatakan DPRD Kalimantan Timur siap memberikan dukungan penuh, termasuk pengalokasian dana tidak terduga yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dana tersebut harus dimanfaatkan tidak hanya untuk respons cepat, tetapi juga penguatan mitigasi dan pencegahan bencana.
“Kami akan memastikan anggaran tersedia dan digunakan efektif untuk langkah-langkah pencegahan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Ananda juga menekankan pentingnya memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap pembangunan, agar tidak memperburuk risiko longsor dan banjir.
Tata ruang yang memperhitungkan kelestarian lingkungan menjadi kunci utama untuk menekan kerentanan wilayah terhadap bencana.
“Pembangunan harus selaras dengan kondisi lingkungan dan risiko bencana. Tanpa itu, kita hanya akan berulang menghadapi masalah yang sama,” ujarnya.
Dia pun berharap, agar pemerintah provinsi dan kota dapat memperkuat koordinasi dalam menyusun strategi penanggulangan banjir dan longsor yang terintegrasi, demi meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup masyarakat Samarinda. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
