RITMEKALTIM – Rencana pemerintah pusat untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi pelajar mendapat dukungan luas. Namun di balik semangat mulia tersebut, muncul kekhawatiran terkait efektivitas pelaksanaannya di daerah dengan karakteristik yang jauh berbeda dari pusat, seperti Kalimantan Timur (Kaltim).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menegaskan bahwa pendekatan seragam dalam menjalankan program ini bisa menjadi kendala jika tidak disesuaikan dengan kondisi geografis, ekonomi, dan infrastruktur masing-masing wilayah.
“Setiap daerah punya tantangan tersendiri. Kalau pelaksanaan MBG ini dipaksakan dengan standar nasional yang kaku, maka daerah seperti Kaltim akan kesulitan menyesuaikan, terutama dari sisi biaya dan logistik,” ujar Andi Satya, Kamis (15/5/2025).
Ia mengungkapkan bahwa harga kebutuhan pokok di Kaltim cenderung lebih tinggi dibandingkan wilayah lain seperti Pulau Jawa. Hal ini dipengaruhi oleh faktor distribusi barang yang lebih kompleks serta jauhnya akses ke sentra logistik nasional.
Karena itu, ia menilai penyesuaian alokasi anggaran menjadi hal krusial, terutama di daerah-daerah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Pelaksanaan program yang baik, menurutnya, tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana anggaran itu digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
Andi juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Tanpa koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak pelaksana teknis seperti sekolah dan Badan Pangan Nasional, program ini berisiko mengalami hambatan administratif dan teknis di lapangan.
“Jangan sampai hanya mengejar kuantitas makanan yang dibagikan, tapi melupakan kualitas gizi. Kita sedang bicara tentang masa depan anak-anak. Jadi program ini harus benar-benar dirancang dengan matang,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan formalitas tanpa mempertimbangkan substansi akan membuat program kehilangan makna. Ia pun berharap pemerintah pusat lebih terbuka dalam berdialog dengan daerah, memberikan ruang adaptasi yang luas, serta menyesuaikan implementasi dengan kebutuhan lokal.
“Daerah seperti Kaltim butuh fleksibilitas kebijakan. Tujuan kita sama: membangun generasi yang sehat dan cerdas. Tapi cara mencapainya harus mempertimbangkan kenyataan di lapangan,” pungkasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
