RITMEEKALTIM — Guna melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Komisi I DPRD Kaltim menggelar rapat evaluasi dan optimalisasi kinerja.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu itu dihadiri sejumlah anggota Komisi I, pimpinan alat kelengkapan dewan, Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, Pejabat Struktural dan Fungsional, beserta sejumlah staf Sekretariat DPRD Kaltim.
Usai rapat ketua Komisi I membeberkan, pertemuan tersebut merupakan hasil dari keinginan legislator untuk memudahkan warga dalam mengatasi keluhannya.
Pasalnya, menurut dia, kerapkali berbagai surat yang masuk ke DPR tidak bisa ditanggapi oleh pihaknya dalam satu atau dua hari. Karena itu, tambah Baharuddin, mesti dibicarakan dengan baik-baik untuk mencari solusi.
“Rapat ini dilatarbelakangi terutama dalam hal fasilitasi kegiatan-kegiatan rakyat yang minta di-hearing-kan kalau ada surat yang masuk di DPR. Selama ini sebenarnya walaupun itu sudah bagus tapi banyak juga kritikan-kritikan yang muncul dari masyarakat. Jadi ada beberapa surat yang lama tidak terfasilitasi. Artinya tidak teragenda di DPR karena jadwal kegiatan yang begitu padat,” ungkap Baharuddin saat dihubungi, Sabtu (14/10/2023).
“Kadangkala surat-menyurat ini, tidak bisa selesai dalam waktu sehari dua hari, sehingga pada saat misalnya mau bergeser, sudah tidak ada lagi pimpinan, atau ada kendala lain lah di situ. Sehingga kita bersepakat untuk duduk bersama mencari solusinya,” tambahnya.
Berita gembira juga disampaikan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu kepada warga Kaltim, karena ke depannya terkait surat-meyurat tidak lagi diperumit, lantaran kelak akan difasilitasi loket dan segera mendapatkan respons.
“Ke depan itu semua surat-surat yang masuk di DPR, terutama dari surat warga, nanti ada loket sendiri. Perhari itu juga harus terespons. Artinya saat ada surat yang masuk, langsung dijalankan, akan segera difasilitasi. Jadi alurnya juga dipersingkat, tidak terlalu berbelat-belit lagi, karena urusan rakyat ini kadang harus direspons dengan cepat,” kata Baharuddin.
Dirinya menyatakan, akan segera menyampaikan hasil rapat evaluasi ini kepada pimpinan DPRD Kaltim.
“Juga nanti akan disampaikan kepada pimpinan DPRD. Karena kan yang punya kewenangan adalah pimpinan. Jadi kami ingin begini, pimpinan tidak perlu juga harus tanda tangan basah kalau orangnya lagi keluar. Karena ini konsekuensi hukumnya juga nggak ada kan. Ini lebih kepada kinerja DPR harus dilihat oleh rakyat, bahwa memang mereka terfasilitasi dengan baik dan cepat, begitu,” tegasnya.
Baharudding memastikan, tidak lama lagi DRPD Kaltim akan merealisasasikan hasil rapat terkait hal tersebut.
“Kadang warga ngirim ke saya suratnya. Saya kan tidak mau lama-lama, dan saya langsung kirim ke staf komisi supaya ini direspons. Nah kadang arsip-arsip surat itu tidak ada di bagian umum. Kan susah juga tu. Jadi ke depan kalau ada surat yang masuk, walaupun melalui saya, (tapi tetap) langsung dikirim ke staf. Lalu staf komisi secepatnya melaporkan ke bagian umum. Supaya cepat terfasilitasi. InsyaAllah ini akan terealisasi minggu depan,” pungkasnya. (Adv)
