RITMEKALTIM– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji memasuki fase awal pemerintahan yang dinilai strategis dalam menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Di tengah euforia peluncuran program-program awal, tantangan klasik yang tak kunjung usai kembali disorot: pengangguran.
Anggota komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengingatkan bahwa salah satu ukuran paling nyata dari keberhasilan pemerintahan adalah sejauh mana kebijakan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat terutama di sektor ketenagakerjaan.
Ia menegaskan, meski sejumlah program pendidikan dan bantuan sosial telah berjalan, namun perhatian terhadap masalah pengangguran tak boleh sekadar menjadi pelengkap narasi pembangunan.
“Pengangguran bukan sekadar angka statistik, tapi soal kesejahteraan dan harapan hidup warga. Pemerintah harus lebih serius menjadikannya prioritas utama,” ujarnya, Senin (16/6/2025).
Menurutnya, berbagai program pelatihan kerja, peningkatan keterampilan, hingga penciptaan lapangan kerja harus didesain tidak hanya untuk memenuhi target administratif, tetapi benar-benar menjadi jalan keluar dari pengangguran struktural yang masih tinggi di Kaltim.
Damayanti juga menggarisbawahi pentingnya kualitas dalam pelaksanaan program, bukan hanya kuantitas atau banyaknya kegiatan yang diumumkan.
Ia mencontohkan, pelatihan kerja yang tidak relevan dengan kebutuhan industri lokal hanya akan menjadi formalitas tanpa dampak jangka panjang.
“Seringkali kita sibuk meluncurkan program, tapi lupa mengevaluasi apakah output-nya betul-betul menyentuh kebutuhan pasar tenaga kerja. Ini yang harus dibenahi,” tuturnya.
Ia menilai, tantangan pembangunan di Kaltim tak hanya soal pembangunan infrastruktur atau investasi besar-besaran, melainkan juga soal memastikan bahwa rakyat mendapatkan akses terhadap pekerjaan yang layak, berkelanjutan, dan sesuai kompetensi.
Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah mampu memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, sektor swasta, dan lembaga pelatihan agar mampu mencetak tenaga kerja yang adaptif dan siap bersaing.
“Jika tidak ditangani dengan serius sejak awal, maka potensi bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban sosial,” tegasnya.
Damayanti optimistis, dengan komitmen politik dan kebijakan yang berpihak, Kaltim bisa menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif dan manusiawi.
Namun, semua itu hanya bisa tercapai jika isu ketenagakerjaan diposisikan sebagai prioritas utama dalam peta jalan pembangunan provinsi ini. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
