KALTIM — Dinas Kesehatan Kalimantan Timur (Dinkes Kaltim) tengah menelusuri persoalan pelayanan di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda, menyusul sejumlah keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan kamar rawat inap.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa rumah sakit kerap menyatakan seluruh kamar penuh, namun saat diverifikasi di lapangan, masih ditemukan tempat tidur kosong.
Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan pihaknya telah menerima berbagai aduan dari pasien dan keluarga pasien yang merasa dipersulit mendapatkan ruang perawatan, meskipun telah menunggu lama.
“Keluhan masyarakat soal kamar di RSUD AWS sudah sering kami terima. Informasinya kamar penuh, tapi saat dicek, ternyata masih ada yang kosong,” jelas Jaya, Rabu (15/10).
Menurutnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud telah menginstruksikan agar persoalan ini segera ditindaklanjuti. Bahkan Wakil Gubernur Seno Aji juga mendapat laporan serupa dari timnya, terkait ketidakjelasan informasi ruang rawat yang tersedia.
Salah satu kasus yang mencuat, kata Jaya, adalah seorang pasien yang sempat ditolak dengan alasan kamar penuh. Namun setelah pihak Wagub ikut turun tangan, kamar tiba-tiba tersedia.
“Pak Wagub kaget juga. Awalnya ditolak, katanya penuh, tapi begitu dikomunikasikan langsung bisa masuk. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah informasi kamar tidak akurat atau ada kendala lain,” ujarnya.
Guna memastikan kebenaran informasi, Dinkes Kaltim akan memanggil pihak manajemen RSUD AWS dalam rapat evaluasi internal pekan ini. Evaluasi akan fokus pada sistem pelaporan kapasitas tempat tidur dan mekanisme pelayanan pasien, khususnya yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Gratis (Gratispol).
“Kalau ada ruangan yang rusak, perbaiki segera. Tapi kalau masih layak digunakan, jangan disembunyikan. Kita harus pastikan pelayanan berjalan terbuka dan akuntabel,” tegasnya.
Jaya menambahkan, RSUD AWS merupakan fasilitas rujukan utama milik Pemprov Kaltim, yang selama ini memperoleh dukungan besar dari APBD dan skema BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Karena itu, ia menekankan pentingnya transparansi dan peningkatan kualitas layanan publik.
“Dana pemerintah yang disalurkan ke rumah sakit sangat besar. Dengan fleksibilitas anggaran dari BLUD, perbaikan fasilitas seharusnya bisa dilakukan tanpa kendala,” lanjut Jaya.
Ia juga menegaskan bahwa pelayanan kesehatan adalah hak publik dan tidak boleh ada diskriminasi, terlebih terhadap peserta program kesehatan gratis dari pemerintah.
“Program Gratispol ini harus benar-benar menyentuh masyarakat. Kita tidak boleh main-main dengan urusan kesehatan,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Dinkes Kaltim juga tengah mempertimbangkan opsi penanganan darurat bila RSUD AWS tak mampu menampung seluruh pasien. Salah satu alternatifnya adalah mengalihfungsikan Hotel Atlet di kawasan Gelora Kadrie Oening, Sempaja, menjadi ruang rawat tambahan.
“Kami akan koordinasi dengan Dispora untuk opsi penggunaan Hotel Atlet. Ini sebagai langkah darurat jika kapasitas rumah sakit benar-benar tidak mencukupi,” tutup Jaya. (*)
