RITMEKALTIM – Kota Samarinda, sebagai pusat pemerintahan Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai masih diperlakukan seperti kota pinggiran dalam skema anggaran provinsi. Ketimpangan alokasi keuangan inilah yang kini disorot tajam oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.
Menurut Darlis, situasi saat ini menunjukkan bahwa ibu kota provinsi belum mendapatkan porsi anggaran yang sepadan dengan kompleksitas dan dinamika perkotaan yang dihadapinya.
Dalam sebuah forum legislasi yang digelar di Samarinda beberapa waktu lalu, ia menyuarakan keprihatinannya terhadap minimnya perhatian Pemprov terhadap kota yang menjadi jantung pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik ini.
“Samarinda menanggung beban sebagai pusat aktivitas provinsi. Tapi dari sisi anggaran, justru tidak mendapatkan dukungan proporsional. Ini ironis,” ungkapnya, Jum’at (2/5/2025).
Darlis menyebut bahwa lonjakan jumlah penduduk, kemacetan, persoalan banjir, dan tekanan terhadap infrastruktur tidak lagi bisa ditangani dengan sumber daya yang terbatas.
Padahal, menurutnya, sebagian besar permasalahan yang dihadapi Samarinda merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan dan aktivitas level provinsi.
Ia menggarisbawahi bahwa meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda meningkat, hal itu belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan dasar masyarakat. Kota ini, katanya, memikul tanggung jawab regional yang lebih luas dibandingkan kota atau kabupaten lain di Kaltim.
“Bukan soal iri pada daerah lain. Tapi secara objektif, Samarinda layak mendapatkan porsi lebih. Ini bukan untuk gaya-gayaan, tapi demi menjaga agar kota ini tidak lumpuh menghadapi beban yang terus bertambah,” ujar Darlis.
Lebih lanjut, ia menyoroti bagaimana kebijakan Pemkot Samarinda yang dinilainya progresif, belum sejalan dengan dukungan dari pemerintah provinsi.
Ia mencontohkan sejumlah program pembangunan kota yang menyasar perbaikan infrastruktur, pengendalian banjir, serta modernisasi layanan publik belum mendapat dorongan maksimal dari APBD provinsi.
Darlis mendorong adanya pembaruan dalam mekanisme distribusi bantuan keuangan daerah (BKD). Ia mengusulkan agar formula alokasi mempertimbangkan posisi strategis dan beban fungsional yang diemban oleh suatu daerah, bukan hanya berdasarkan luas wilayah atau jumlah desa.
“Kalau pendekatannya masih kuantitatif dan statis, maka kota seperti Samarinda akan terus tertinggal dari kebutuhan riilnya. Padahal di sinilah pusat arus mobilitas masyarakat, layanan pemerintahan, dan ekonomi provinsi,” ucapnya.
DPRD Kaltim, kata dia, akan terus mendorong agar kebijakan anggaran provinsi lebih berpihak pada daerah yang memikul beban besar pembangunan. Baginya, mendukung Samarinda berarti memperkuat fondasi Kaltim secara keseluruhan.
“Kemajuan Samarinda bukan hanya soal satu kota. Ini soal bagaimana provinsi ini berdiri kokoh secara administratif dan fungsional. Ibu kota tidak boleh dibiarkan jalan sendiri,” pungkas Darlis. *Raf (ADV DPRD KALTIM)
