RITMEKALTIM – Anggota komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa buruknya infrastruktur dasar di daerah-daerah terpencil menjadi salah satu penghambat utama dalam mewujudkan keadilan pendidikan di provinsi ini.
Ia menilai, tanpa akses jalan yang layak, transportasi umum, dan fasilitas penunjang yang memadai, layanan pendidikan tidak akan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
“Jarak itu bukan masalah utama di kota karena akses mudah. Tapi di daerah kami, jalan rusak, kendaraan umum tidak ada, bahkan jembatan pun belum tentu tersedia,” ujar Agusriansyah dalam pernyataannya, Sabtu (14/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa banyak siswa di pelosok Kalimantan Timur harus menempuh perjalanan yang sangat sulit hanya untuk sampai ke sekolah, bahkan dalam kondisi tertentu harus berjalan kaki berjam-jam karena tidak ada sarana transportasi.
Realitas ini menurutnya berbanding terbalik dengan kebijakan pendidikan yang kerap dibuat berdasarkan asumsi wilayah perkotaan.
Politisi dari Fraksi PKS itu menyoroti bahwa infrastruktur pendidikan bukan hanya soal gedung sekolah, tetapi juga mencakup akses fisik menuju sekolah. Ketika anak-anak tidak memiliki jalan yang layak, maka bangunan sekolah sekalipun tidak berarti banyak.
“Kalau kita bicara keadilan pendidikan, maka prasarana pendukungnya juga harus adil. Tidak bisa bicara kualitas belajar kalau murid harus bertaruh nyawa menyeberang sungai atau jalan kaki belasan kilometer setiap hari,” tegasnya.
Menurut Agusriansyah, pemerintah daerah dan pusat harus menaruh perhatian serius pada pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal, terutama yang secara administratif masuk dalam kategori daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Tanpa intervensi yang menyeluruh, ia menilai bahwa program pendidikan gratis dan pemerataan akses hanya akan menjadi jargon tanpa dampak nyata.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor. Dinas pendidikan, kata dia, tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari sektor pekerjaan umum, perhubungan, maupun perencanaan wilayah.
“Kita butuh pendekatan lintas sektor. Pendidikan tidak akan maju kalau infrastruktur jalan dan transportasinya tertinggal. Ini bukan hanya masalah anggaran, tapi soal keberpihakan,” ujarnya.
Agusriansyah mendorong agar rencana pembangunan ke depan mengintegrasikan pengembangan infrastruktur dasar dengan kawasan pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini tidak terjangkau.
Dengan begitu, membangun satu jembatan di daerah pedalaman bisa berdampak lebih besar daripada membangun gedung sekolah baru di kota.
Ia pun mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk memandang pendidikan sebagai ekosistem yang harus didukung dari berbagai sisi, bukan hanya dari sisi pengajaran.
“Kalau kita serius ingin anak-anak di pelosok mendapatkan hak yang sama, maka akses menuju pendidikan itu sendiri harus dijamin terlebih dahulu,” pungkasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
