RITMEKALTIM – Pemerataan pendidikan kembali menjadi sorotan penting dalam agenda pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur.
Meski berbagai program pendidikan gratis mulai digulirkan untuk mengurangi beban biaya masyarakat, perhatian terhadap kualitas dan keadilan akses pendidikan dinilai belum merata di semua jenjang.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan menilai bahwa strategi pendidikan yang hanya berfokus pada pembebasan biaya belum cukup menjawab tantangan utama di sektor ini.
Pemerataan mutu, kesiapan infrastruktur, serta relevansi kurikulum terhadap kebutuhan industri masa depan menjadi aspek yang tak boleh diabaikan.
“Inisiatif pendidikan gratis memang penting, namun itu baru permulaan. Yang lebih krusial adalah bagaimana seluruh lembaga pendidikan, baik unggulan maupun reguler, mendapat dukungan setara dalam hal sarana, kurikulum, dan tenaga pengajar,” ungkapnya, Selasa (3/6/2025).
Kondisi ini diperparah dengan mulai munculnya kesenjangan antara sekolah-sekolah berlabel unggulan seperti sekolah kejuruan khusus, sekolah prestasi, atau sekolah model dengan sekolah reguler di berbagai wilayah. Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa memperdalam ketimpangan dalam hasil pendidikan dan memperlebar jurang kualitas SDM.
Pemerintah daerah didorong untuk merancang kebijakan yang berpihak pada kesetaraan, tanpa mengorbankan inovasi pendidikan. Salah satu gagasan yang didorong adalah pengembangan model pendidikan berbasis kebutuhan lokal dan potensi daerah, yang bisa diimplementasikan melalui proyek percontohan (pilot project) di sejumlah sekolah.
“Model pendidikan masa depan tidak bisa lagi bersifat seragam. Kita perlu pendekatan klasifikasi yang fleksibel, agar sekolah mampu melahirkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan pembangunan daerah,” tututnya.
Namun demikian, pendirian sekolah unggulan harus dibarengi dengan kelengkapan fasilitas penunjang yang sesuai dengan jurusan dan spesialisasinya.
Misalnya, sekolah kejuruan wajib memiliki workshop dan laboratorium praktik agar lulusannya benar-benar siap kerja dan tidak hanya memiliki kemampuan teoretis.
DPRD Kalimantan Timur juga mengingatkan agar kebijakan pendidikan tidak menciptakan kasta baru di dunia sekolah. Sekolah reguler tetap harus mendapat perhatian serius agar semua anak didik tanpa terkecuali mendapatkan kesempatan berkembang yang sama.
“Kita harus menghindari eksklusivitas pendidikan. Pendidikan tidak boleh menjadi alat seleksi sosial, tetapi justru menjadi ruang tumbuh yang adil bagi semua,” tegasnya.
Dengan sinergi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, harapannya dunia pendidikan di Kalimantan Timur mampu melahirkan SDM yang tak hanya unggul secara akademik, tetapi juga merata dari sisi kualitas dan aksesibilitas di seluruh wilayah. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
