RITMEKALTIM – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menanggapi secara serius penyampaian awal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2029 oleh Pemerintah Provinsi.
Dalam rapat paripurna ke-15 yang digelar Rabu (28/5/2025), Hasanuddin menilai RPJMD terbaru ini menandai perubahan strategi pembangunan yang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Hasanuddin, RPJMD kali ini menggeser fokus dari visi ‘Kaltim Berdaulat’ ke dua program andalan yang menjadi ciri khas kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, yakni GratisPol (Gratis Pelayanan Optimal) dan JOSPOL (Jokowi-Seno Politik Pembangunan Lokal).
“Raperda RPJMD yang disampaikan sudah merefleksikan visi misi baru pemerintahan hasil Pilkada 2024. Pendekatannya tidak lagi ‘Kaltim Berdaulat’, tapi berfokus pada program unggulan GratisPol dan JOSPOL,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menggarisbawahi pentingnya pembahasan mendalam dalam agenda paripurna mendatang untuk memastikan dua program ini dapat benar-benar menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan RPJMD lima tahun ke depan.
“Harapan kami, program-program tersebut memberikan manfaat nyata bagi warga Kaltim, terutama dalam hal akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang lebih baik, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat,” katanya.
Ketua DPRD juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga legislatif, untuk aktif mengawal dan mengawasi implementasi RPJMD yang baru saja berjalan dalam 100 hari pertama kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur tersebut.
“Pemerintahan ini masih sangat awal. Pengawasan bersama sangat penting agar visi misi ini tidak sekadar janji, melainkan dapat diwujudkan secara nyata di lapangan dalam waktu dekat,” jelas Hasanuddin.
Sebagai tahap awal, rapat paripurna ke-15 ini menjadi momentum penting dalam penajaman arah kebijakan pembangunan Kaltim hingga 2029.
Kolaborasi erat antara DPRD dan Pemprov diharapkan mampu menghasilkan langkah strategis yang betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat luas di Kaltim. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
