RITMEKALTIM – Di Kalimantan Timur (Kaltim), isu mengenai dugaan keterlibatan oknum organisasi masyarakat (ormas) dalam praktik pemungutan liar (pungli) serta melindungi kegiatan pertambangan batu bara ilegal terus menjadi sorotan.
Hal ini mendapat perhatian khusus dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, yang menyatakan bahwa beberapa ormas di daerah tersebut diduga terlibat dalam tindakan ilegal yang merugikan masyarakat dan merusak iklim investasi.
Sapto menegaskan bahwa meskipun ada ormas yang berperan positif, namun kehadiran ormas “nakal” yang terafiliasi dengan praktik ilegal, khususnya dalam sektor pertambangan batu bara, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia mendesak agar aparat penegak hukum (APH) turun tangan menertibkan ormas yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
“Apapun bentuknya, ormas yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pungli atau yang melindungi pertambangan ilegal, itu sudah melanggar hukum. Kami sangat mendukung tindakan tegas terhadap ormas yang melakukan hal-hal yang merugikan ini,” ujar Sapto.
Lebih lanjut, Sapto juga mendorong agar aparat penegak hukum melakukan pemetaan menyeluruh terhadap keberadaan ormas di Kaltim. Langkah ini diperlukan agar APH dan pemerintah bisa memantau apakah ormas-ormas tersebut berperan positif bagi masyarakat atau justru menambah masalah.
“Penting untuk mengetahui sejauh mana ormas-ormas ini memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Apakah mereka justru meresahkan, atau membantu memecahkan masalah yang ada. Pemerintah dan APH perlu terus berkomunikasi untuk memastikan ormas berfungsi sebagaimana mestinya,” ucap Sapto.
Menurutnya, upaya menertibkan ormas-ormas yang terlibat dalam kegiatan ilegal sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di Kaltim. Terlebih lagi, Kaltim kini menjadi pusat perhatian seiring dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan berdampak pada potensi investasi besar di daerah tersebut.
“Jika kita tidak dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, maka investor akan ragu untuk berinvestasi. Keamanan adalah faktor utama yang harus dijaga agar Kaltim tetap menjadi daerah yang menarik bagi para investor,” pungkas Sapto. *Dfa (ADV DPRD KALTIM)
