KUBAR – Anggota DPRD Kutai Barat, Adrianus, meminta pemerintah daerah bersikap netral dalam menangani persoalan tapal batas antara Kampung Geleo Asa, Kecamatan Barong Tongkok, dan Kampung Muara Benangaq, Kecamatan Melak.
Hal ini menindaklanjuti keluhan masyarakat Geleo Asa yang disampaikan saat reses. Polemik tapal batas tersebut saat ini tengah ditangani oleh Pemkab Kutai Barat.
“Masalah batas antara Geleo Asa dan Benangaq sudah menjadi tanggung jawab Pemkab. Harapannya bisa diselesaikan secara adil dan tuntas,” kata Adrianus di Barong Tongkok.
Adrianus menekankan, dalam menetapkan tapal batas, pemerintah harus memperhatikan asas historis dan adat kampung. Menurutnya, sebelum terbentuknya pemerintahan kampung, masing-masing wilayah sudah memiliki batasan adat yang diwariskan dari generasi ke generasi.
“Secara historis, batas antar kampung sudah ada melalui lembaga adat. Penetapan pemerintah sebaiknya mempertimbangkan warisan tersebut agar tidak menimbulkan konflik baru,” jelas Adrianus.
Sebelum mengambil keputusan, pemerintah diminta memanggil kedua kampung untuk mendengar pandangan mereka mengenai solusi yang diajukan. Hal ini penting agar kebijakan yang dibuat diterima oleh kedua belah pihak.
Adrianus menambahkan, warga Geleo Asa berharap DPRD Kubar dapat mengawal proses penetapan tapal batas. Mereka tidak meminta DPRD berpihak, namun memastikan pemerintah berdiri di posisi netral. (*)
