Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, menyoroti pengalihan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengalihan tersebut, menjadi bagian dari Rencana efisiensi anggaran yang digagas oleh pemerintah pusat.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan keberatannya terhadap kebijakan ini, yang menurutnya dapat menghambat pembangunan di daerah.
“Kami khawatir bahwa efisiensi anggaran ini justru akan memperburuk kondisi pembangunan di Samarinda,” kata Samri pada Minggu 23 Februari 2025.
Menurutnya, saat ini pembangunan di daerahnya terhambat dengan anggaran yang terbatas, ditambah lagi adanya agenda pemangkasan anggaran.
“Jadi program MBG sendiri masih memunculkan kontroversi,” jelasnya.
Ia menuturkan, dengan anggaran yang terbatas program makan bergizi gratis belum tentu efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan melihat biaya per porsi makanan dalam program tersebut, yang diperkirakan hanya berkisar antara Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.
Menurutnya, program ini sulit untuk mencukupi standar gizi yang layak dan seimbang bagi masyarakat.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan, agar anggaran yang digelontorkan untuk MBG, lebih relevan iika digunakan untuk pengembangan sektor pendidikan.
“Masyarakat, khususnya mahasiswa, lebih membutuhkan pendidikan yang terjangkau. Jangan sampai program yang seharusnya membantu justru menambah masalah,” tegasnya.
Ia juga menekankan, pihaknya akan terus mengawal implementasi kebijakan ini, sehingga tidak merugikan warga Samarinda, terutama di sektor-sektor yang lebih mendesak seperti pendidikan.
“Pendidikan adalah kebutuhan mendesak bagi masyarakat kami. Kami akan terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga, khususnya dalam bidang pendidikan,” pungkasnya. (Adv.)
