KALTIM — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya dalam melakukan transformasi ekonomi dan transisi energi yang berkeadilan. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, dalam forum internasional Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) dan International Capacity Development Program (ICDP) yang digelar di Hotel Mercure Samarinda, 13–16 Oktober 2025.
Acara ini merupakan kerja sama antara GIZ (Jerman), Kementerian ESDM, dan Bappenas, yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas percepatan transisi energi ramah lingkungan. Sri menyebut forum ini menjadi momen penting untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kaltim.
“Kaltim sejak lama memiliki komitmen untuk mewujudkan transformasi ekonomi dan energi. Ini tidak bisa dipisahkan, mengingat struktur ekonomi kita masih sangat bergantung pada tambang dan migas,” ujarnya.
Namun, ia mencatat mulai ada pergeseran ke arah positif. Industri pengolahan di Kaltim mulai tumbuh, yang dinilai sebagai sinyal awal keberhasilan diversifikasi ekonomi.
“Industri pengolahan mulai tumbuh, ini kabar baik. Tinggal bagaimana kita mempercepat pergeseran ini,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Sri juga memaparkan hasil Market Investment Forum yang menunjukkan minat tinggi investor terhadap sektor hilirisasi. Tercatat 83 pertemuan one-on-one menghasilkan 12 Letter of Intent (LoI), sebagian besar terkait penyediaan energi bersih untuk industri.
“Kalau industrinya masuk dan didukung energi terbarukan, ini sejalan dengan visi Gubernur Kaltim soal pembangunan hijau,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Kaltim sudah memiliki landasan kebijakan ramah lingkungan seperti program Kaltim Hijau dan pembentukan Dewan Daerah Perubahan Iklim. Pemprov juga aktif mengembangkan perhutanan sosial tanpa merusak kawasan hutan.
“Sumber daya alam Kaltim tidak terbarukan. Karena itu, keseimbangan lingkungan harus jadi prioritas,” tegasnya.
Meski demikian, kesiapan Pemprov dalam mendukung transisi energi masih dipertanyakan. Forum Pokja 30 melalui perwakilannya, Buyung Marajo, menilai secara politik anggaran, komitmen Pemprov belum cukup kuat.
“Dukungan anggaran ke Dinas ESDM untuk transisi energi masih sangat kecil. Jadi komitmennya belum sepenuhnya tercermin dalam kebijakan,” kritik Buyung. (*)
