KALTIM — Fraksi Kaltim terus menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai merugikan daerah, khususnya terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kalimantan Timur.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltim pada Selasa malam (11/11/2025), Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, menyoroti ketimpangan antara potensi sumber daya alam yang melimpah di Kaltim dan kesejahteraan masyarakatnya yang belum sejalan.
Vendy meminta DPRD Kaltim untuk tidak bersikap pasif dan segera memperjuangkan kepentingan rakyat. Ia memberikan tenggat satu minggu bagi DPRD untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dan menyampaikan usulan resmi ke pemerintah pusat.
“Kalau tidak ada respons, kami siap melanjutkan aksi simbolik, yakni penutupan Sungai Mahakam. Ini menjadi indikator sejauh mana pemerintah pusat menghargai peran Kaltim,” kata Vendy.
Ia menekankan, gerakan Fraksi Kaltim bersifat murni untuk kesejahteraan masyarakat, tanpa muatan politik atau SARA. “Satu Kaltim milik kita semua. Jika masyarakat sejahtera, itu adalah keberhasilan kami bersama DPRD,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Fraksi Kaltim. DPRD akan berkoordinasi dengan Gubernur Rudy Mas’ud untuk mencari solusi terbaik, mengingat pemangkasan DBH berdampak luas pada pembangunan dan ekonomi masyarakat. (*)
