RITMEKALTIM – Janji kampanye bukan sekadar rangkaian kalimat manis untuk menarik simpati publik, melainkan komitmen yang harus diwujudkan dalam bentuk program nyata.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, yang menekankan pentingnya kolaborasi erat antara legislatif dan eksekutif demi merealisasikan agenda politik yang pro-rakyat.
Kata Fuad, salah satu hambatan terbesar dalam mewujudkan janji kepala daerah sering kali berasal dari ketidaksinkronan antara DPRD dan Pemerintah Provinsi. Padahal, kedua lembaga ini memiliki peran yang saling melengkapi dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan daerah.
“Keselarasan antara DPRD dan Pemprov bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak jika kita ingin janji-janji politik tidak berhenti di atas kertas,” ujar Fuad, Sabtu (14/6/2025),
Ia menilai, sinergi yang kuat memungkinkan terjadinya percepatan pembangunan karena arah kebijakan menjadi jelas dan terkoordinasi.
Sebaliknya, jika terjadi tarik-menarik kepentingan atau miskomunikasi antar lembaga, maka dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk layanan publik yang tidak optimal.
Fuad juga menekankan bahwa sinergi harus dibangun di atas dasar transparansi dan akuntabilitas. Setiap keputusan kebijakan, menurutnya, harus lahir dari dialog yang terbuka dan bertumpu pada kepentingan rakyat, bukan semata agenda politik atau sektoral.
“Kolaborasi bukan berarti kehilangan fungsi pengawasan. DPRD tetap mengawal jalannya pemerintahan, tapi itu bisa dilakukan tanpa menghambat proses pembangunan,” tegasnya.
Lebih lanjut, politisi muda dari Fraksi PKS ini menyampaikan bahwa keberhasilan pemerintahan daerah tidak bisa hanya diukur dari jumlah program yang dicanangkan, melainkan dari seberapa besar program tersebut berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia pun mendorong agar kepala daerah dan jajaran eksekutif lebih aktif membangun komunikasi dua arah dengan DPRD, khususnya dalam tahapan perencanaan hingga evaluasi program.
Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam politik, tetapi tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat luas.
“Kita ini satu perahu. Kalau arah dayungnya beda-beda, yang tenggelam bukan hanya pemerintah, tapi rakyat juga ikut terdampak,” pungkasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
