RITMEKALTIM – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menyerukan percepatan pembangunan infrastruktur jalan sebagai langkah krusial untuk menekan kesenjangan harga bahan pokok antara wilayah perkotaan dan daerah perbatasan.
Menurutnya, persoalan mahalnya harga sembako di wilayah terpencil bukan hanya akibat faktor geografis, melainkan cerminan dari minimnya keberpihakan pembangunan pada kawasan yang selama ini terpinggirkan.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa buruknya kondisi jalan menuju wilayah pedalaman dan perbatasan telah menjadi penghambat utama distribusi logistik.
Situasi ini membuat biaya angkut melonjak, yang kemudian dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk harga sembako yang jauh lebih tinggi dibandingkan di kota-kota besar.
“Ketimpangan harga bahan pokok ini sudah berlangsung terlalu lama. Warga perbatasan terpaksa membayar lebih mahal hanya karena akses jalan ke daerah mereka belum menjadi prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa solusi dari permasalahan tersebut bukan sekadar program subsidi atau bantuan sementara, melainkan kebijakan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Jalan yang memadai diyakininya akan menjadi pintu masuk bagi keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.
“Kalau biaya logistik bisa ditekan karena jalan sudah layak dilalui, otomatis harga sembako akan turun. Ini bukan teori, tapi fakta yang terjadi di banyak daerah,” tegas Hasanuddin.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim untuk benar-benar merealisasikan rencana pembangunan akses jalan yang selama ini dijanjikan.
Ia menyayangkan lambannya implementasi di lapangan, yang membuat warga perbatasan merasa terabaikan oleh negara.
Hasanuddin juga menegaskan bahwa pembangunan jalan tidak hanya soal membuka konektivitas, melainkan soal menghadirkan keadilan sosial bagi warga yang tinggal jauh dari pusat ekonomi. Sebab, kehadiran infrastruktur dasar adalah wujud nyata komitmen negara dalam menjamin hak ekonomi seluruh warganya.
“Jalan itu bukan sekadar beton dan aspal. Ia adalah jalur distribusi keadilan, sarana yang bisa menghubungkan peluang dengan masyarakat yang selama ini hanya jadi penonton pembangunan,” ucapnya.
Sebagai Ketua DPRD, Hasanuddin menyatakan siap mengawal alokasi anggaran dan kebijakan strategis untuk memastikan pembangunan jalan di kawasan perbatasan tidak lagi tertunda.
Ia berharap, dengan terwujudnya infrastruktur yang layak, harga sembako tidak lagi menjadi beban berat bagi warga perbatasan, dan pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan secara merata.
“Ini soal keberpihakan. Kalau kita ingin mewujudkan Kaltim yang inklusif dan sejahtera, maka pembangunan harus dimulai dari yang paling tertinggal,” pungkasnya.*Dfa (ADV DPRD KALTIM)
