RITMEEKALTIM — Jerat narkoba sudah masuk seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Hal ini kemudian memancing anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu untuk berkomentar.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim itu mengingatkan kepada seluruh pihak agar berperan dalam meminimalisir kasus narkoba di Benua Etam.
Terkhusus kata dia, adalah pihak kepolisian dan pemerintah setempat, baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Namun, Baharuddin memberi apresiasi kepada warga dan pihak kepolisian terkait menurunnya kasus narkoba di Kaltim, walaupun angkanya sedikit.
“Kasus narkoba ini kan memang di Kaltim itu besar ya. Tapi ya kita bersyukur sebenarnya. Karena yang aku lihat terutama baik orang tua maupun misalnya di pihak kepolisian itu kan selalu juga melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dampak dari kasus narkoba ini di Kaltim,” ungkap Baharuddin Demmu, Selasa (24/10/2023).
“Dan kita sih bersyukur ya, misalnya di Samarinda, bagaimana pak Kapolres itu selalu juga saya lihat turun ke masyarakat bagaimana menjelaskan dampak-dampak dari narkoba, dan ya saya kira ini salah satu yang menyebabkan terjadinya pengurangan kasus-kasus itu,” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dirinya juga penuh harap kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar melahirkan program khusus secara massif untuk memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba.
“Kita juga berharap ke depannya, baik pemprov, pemkab dan pemkot punya program dalam rangka untuk melakukan sosialisasi bahaya dampak dari narkoba,” seru Baharuddin.
“Pemerintah ini kita harus mintai keseriusan. Jadi, maksud saya dibikinkan sejenis program khusus dalam rangka melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama wilayah-wilayah yang memang teridentifikasi bahwa itu wilayah yang tinggi kasus narkobanya,” tegas Ketua Komisi yang membidangi Hukum dan HAM itu.
Saat ditanyai terkait lembaga kemasyarakatan yang khusus mengatasi kasus narkoba ini apakah ditambah atau tidak, Ketua Fraksi PAN itu bilang apa pun lembaganya, pemerintah perlu memfasilitasi.
“Kalau saya sih ya apa pun lembaganya, pemerintah harus membuatkan ruang, dan tempat, serta memfasilitasinya,” pungkasnya. (adv)
