Kesenjangan Pendidikan di Kaltim Masih Tinggi, Hasanuddin Mas’ud Tekankan Reformasi Kebijakan Daerah

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.(Dok.RITMEKALTIM/DFA).
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.(Dok.RITMEKALTIM/DFA).

RITMEKALTIM – Ketimpangan akses pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan manusia secara merata.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyuarakan perlunya terobosan kebijakan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan kesejahteraan tenaga pendidik di wilayah tertinggal.

Bacaan Lainnya

Menurut Hasanuddin, kesenjangan antara sekolah-sekolah di pusat kota dan di daerah pedalaman bukan hanya terlihat dari infrastruktur yang timpang, tetapi juga dari kualitas sumber daya pengajar yang jauh dari memadai.

Ia menyayangkan masih banyak sekolah yang hanya memiliki satu atau dua guru untuk mengajar berbagai mata pelajaran lintas jenjang, tanpa dukungan fasilitas yang layak.

“Masalah pendidikan di daerah terpencil itu bukan cuma tentang bangunan sekolah, tapi soal bagaimana negara hadir dalam bentuk kebijakan nyata dan berkelanjutan,” ujarnya, Senin (16/6/2025).

Ia menyebut bahwa banyak guru yang enggan bertugas lama di wilayah pelosok karena keterbatasan sarana dan insentif. Pergantian tenaga pengajar yang terlalu cepat, menurutnya, membuat proses belajar-mengajar berjalan tidak optimal dan justru merugikan siswa.

Mendorong pemerataan pendidikan, Hasanuddin menekankan perlunya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta lembaga terkait.

Ia menegaskan, upaya perbaikan harus bersifat sistemik tidak hanya mengandalkan Dinas Pendidikan sebagai ujung tombak.

“Kalau kita ingin guru betah dan merasa dihargai, ya jangan hanya beri kontrak. Mereka butuh pelatihan, penghargaan, dan jaminan hidup yang layak di tempat mereka mengabdi,” tutur politisi Partai Golkar tersebut.

Hasanuddin juga menyentil pentingnya membangun ekosistem pendidikan yang mendukung, termasuk penyediaan air bersih, layanan kesehatan, listrik, hingga akses internet.

Ia menyebut bahwa keberhasilan pendidikan tidak bisa hanya diukur dari jumlah sekolah baru yang dibangun, tetapi dari sejauh mana anak-anak di seluruh pelosok mendapatkan hak yang sama dalam proses belajar.

Hasanuddin pum menyerukan agar arah pembangunan pendidikan tidak hanya berpusat pada wilayah urban. Ia menyatakan bahwa masa depan Kaltim sangat bergantung pada kualitas SDM di seluruh penjuru daerah, bukan hanya di kota-kota besar.

“Kalau kita mau maju sebagai daerah, maka jangan biarkan ada anak yang tertinggal hanya karena ia lahir di tempat yang jauh dari keramaian,” pungkasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)

Pos terkait