RITMEKALTIM – Kondisi infrastruktur yang masih jauh tertinggal di Kabupaten Mahakam Ulu kembali menjadi sorotan serius di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Masyarakat melalui Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Mahulu) secara resmi menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka terkait minimnya akses jalan, jembatan, serta layanan dasar yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga di Gedung E DPRD Kaltim, Rabu (28/5/2025).
Koordinator Forum Mahulu, Bambang Edi Darma, mengungkapkan bahwa sejak kabupaten ini dimekarkan pada tahun 2012, kemajuan pembangunan fisik dan layanan publik belum menunjukkan perkembangan berarti.
Banyak ruas jalan utama yang rusak parah, jembatan penghubung antarkampung dalam kondisi memprihatinkan, serta akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan masih sangat terbatas.
“Sudah lebih dari sepuluh tahun Mahulu berdiri, tapi kami masih menghadapi tantangan infrastruktur yang seperti tertinggal puluhan tahun. Jalan Kutai Barat menuju Mahulu rusak berat dan akses ke sekolah maupun rumah sakit sangat sulit dijangkau,” ungkap Bambang.
Dia menegaskan bahwa kondisi ini membuat program-program unggulan Pemprov Kaltim, seperti layanan kesehatan dan pendidikan gratis, sulit diakses oleh masyarakat Mahulu. Hambatan geografis dan buruknya jalan membuat bantuan tersebut tidak merata sampai ke wilayah pelosok.
“Bagaimana mungkin warga bisa menikmati layanan gratis kalau untuk sampai ke lokasi harus menempuh perjalanan berat melewati jalan rusak berjam-jam?” tuturnya.
Forum Mahulu juga meminta DPRD Kaltim agar membantu memfasilitasi dialog langsung antara masyarakat dan Gubernur Kaltim untuk menyampaikan kebutuhan riil di lapangan.
Mereka menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam pengawasan pembangunan supaya proyek yang dikerjakan sesuai dengan kebutuhan dan bukan hanya sekadar formalitas.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memberikan tanggapan serius atas aspirasi tersebut. Ia mengakui bahwa Mahulu sebagai wilayah perbatasan strategis memang masih menghadapi berbagai ketertinggalan, baik dari sisi infrastruktur maupun sosial-ekonomi.
“Mahulu berbatasan langsung dengan Malaysia, namun akses jalannya masih berupa jalan setapak sementara di seberang sudah beraspal. Ini menjadi gambaran nyata ketimpangan pembangunan yang harus segera ditangani,” kata Hasanuddin.
Selain itu, Hasanuddin menyoroti angka kemiskinan di Mahulu yang mencapai 11,40 persen, tertinggi di Kaltim. Ia juga mengkritisi minimnya kontribusi positif dari industri ekstraktif di wilayah tersebut, di mana keuntungan besar tidak diimbangi dengan tanggung jawab sosial yang memadai bagi masyarakat setempat.
DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk menjadikan permasalahan Mahulu sebagai prioritas dalam agenda pembahasan perubahan APBD 2026.
Hasanuddin memastikan DPRD akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan publik sebagai langkah nyata mengurangi kesenjangan.
“Kami tidak akan membiarkan Mahulu terus terabaikan. Proses legislasi dan penganggaran akan kami gunakan sebagai alat perjuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sana,” tegas Hasanuddin.
DPRD juga membuka ruang bagi partisipasi dan pengawasan dari masyarakat agar pembangunan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Hasanuddin menegaskan, Mahakam Ulu bukan wilayah pinggiran, melainkan bagian penting yang harus mendapatkan perhatian khusus demi kesejahteraan warga dan kemajuan daerah.
“Mahulu adalah wajah depan negara yang harus dijaga dan dibangun bersama. Kami siap berjalan seiring dengan masyarakat demi mewujudkan keadilan pembangunan,” pungkasnya. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
