RITMEKALTIM – Ketimpangan pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menjadi sorotan. Tiga kecamatan di hulu Kukar Tabang, Kembang Janggut, dan Kenohan dinilai masih tertinggal dalam hal konektivitas jalan dan akses logistik, padahal potensi ekonominya terus berkembang.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menilai ketertinggalan infrastruktur di wilayah tersebut bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi menyangkut keadilan akses dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.
“Ketika jalan rusak dan akses hanya bergantung pada feri, distribusi barang terhambat, dan harga kebutuhan pokok melonjak. Ini langsung memukul daya beli masyarakat,” ujar Salehuddin, Senin (16/6/2025).
Ia menekankan, ketiga kecamatan tersebut memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi Kukar, termasuk pada masa-masa dengan pergerakan logistik tinggi seperti Ramadan. Namun, minimnya infrastruktur membuat potensi itu tidak berkembang optimal.
Dari sisi anggaran, rencana peningkatan infrastruktur juga belum memadai. Salehuddin mengungkapkan bahwa dari total kebutuhan Rp50 miliar untuk peninggian jalan, yang dialokasikan dalam APBD murni hanya sekitar Rp20 miliar. Hal ini dinilai belum cukup untuk mengatasi persoalan konektivitas secara menyeluruh.
Menurutnya, persoalan infrastruktur di kawasan pedalaman bukan bisa diatasi dengan pendekatan tambal sulam. Ia mendorong agar rencana pembangunan wilayah dilakukan dengan kajian jangka panjang yang serius dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah provinsi.
“Perencanaan tidak bisa asal jalan, harus ada peta jalan pembangunan yang kuat, bukan hanya proyek jangka pendek,” tegasnya.
Sebagai alternatif, Salehuddin juga menyarankan untuk mempertimbangkan kembali rencana konektivitas strategis yang pernah diajukan lewat skema pembiayaan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Sehingga, ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menyambungkan wilayah hulu Kukar dengan pusat-pusat distribusi utama.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan daerah tidak boleh bergantung sepenuhnya pada kemampuan keuangan kabupaten. Koordinasi dengan pemerintah provinsi perlu diperkuat agar bantuan dapat dimaksimalkan melalui skema yang ada.
“Wilayah dengan potensi besar tidak seharusnya tertinggal hanya karena soal anggaran. Sinergi antarlembaga pemerintah jadi kunci utama dalam menyeimbangkan pembangunan,” tutup Salehuddin. *DFA (ADV DPRD KALTIM)
