RITMEKALTIM – Maraknya kasus kekerasan antar pelajar di Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Provinsi, Hasanuddin Mas’ud. Menurutnya, penanganan perundungan di lingkungan sekolah harus dilaksanakan secara sistematis dan terpadu, melampaui langkah-langkah reaktif yang selama ini dianggap kurang efektif.
Hasanuddin menegaskan bahwa pemerintah provinsi wajib merancang dan mengimplementasikan program pencegahan kekerasan pelajar yang berkelanjutan dan berbasis kolaborasi lintas sektor. Program ini harus mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini serta menghadirkan respons cepat dan tepat saat insiden terjadi.
“Pencegahan kekerasan di sekolah bukan hanya tanggung jawab satu institusi. Diperlukan sinergi yang kuat antara sekolah, dinas pendidikan, aparat terkait, dan komunitas masyarakat agar lingkungan belajar benar-benar aman dan mendukung tumbuh kembang anak,” ujarnya, Senin (26/5/25).
Lebih lanjut, Hasanuddin menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan yang transparan dan akuntabel, pelatihan intensif bagi tenaga pendidik dalam penanganan dan pencegahan kekerasan, serta kampanye edukasi anti-bullying yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua.
Menurutnya, tanpa keterlibatan aktif masyarakat dan penguatan kapasitas sekolah, upaya pencegahan hanya akan berjalan setengah hati. Oleh sebab itu, kolaborasi multi-pihak menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Hasanuddin juga menekankan peran strategis Gubernur Kalimantan Timur sebagai pemimpin eksekutif daerah untuk memastikan kebijakan perlindungan anak di ranah pendidikan terlaksana secara konsisten dan berkelanjutan.
“Memberikan rasa aman bagi pelajar adalah kewajiban bersama. Lingkungan pendidikan harus bebas dari intimidasi dan kekerasan agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang secara optimal,” jelas Hasanuddin.
DPRD Kaltim terus mendorong terciptanya sistem pendidikan yang inklusif dan ramah anak, di mana penanganan kekerasan pelajar menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah. *DFA (ADV DPRD KALTIM)